JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyorot lambannya pemerintah daerah (pemda) memberikan data terkait korban bencana di Sumatera.
Menurut Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera ini mengungkap, hal itu menjadi salah satu kendala dalam pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Sumatera.
"Saya nggak ngerti kenapa lamban sekali beberapa Bupati, Kepala Daerah ya. Padahal mereka juga yang teriak-teriak untuk dibangunkan cepat huntap-nya. Ya mana, mana datanya? Persoalannya di situ," ujar Tito saat ditemui di kediamannya di Kawasan Senayan, Jakarta, Senin (23/3/2026).
Baca juga: Mendagri: Hampir 100 Persen Pengungsi Pascabencana Sumatera Tak Tinggal di Tenda
Tito menegaskan Satgas PRR sangat siap untuk membangun rumah hunian tetap bagi para korban terdampak bencana.
Pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai skema bantuan terkait tempat tinggal warga yang hilang dan rusak.
"Satgas siap untuk membangunkan, tapi persoalannya adalah lambannya data dari pemda untuk menanyakan kepada masyarakatnya yang rusak berat atau hilang yang mau dibangunkan," ucap dia.
Baca juga: Susul Sumbar, Sumut Capai Target Nol Pengungsi di Tenda sebelum Lebaran 2026
Selain itu, Tito mengungkap dirinya sudah berkali-kali menggelar rapat dengan pemda terkait hal ini.
Dia mendorong pemda setempat segera mendatangi warga untuk menanyakan kondiri rumah dari mereka yang terdampak bencana banjir dan longsor.
"Kami dasar utamanya dari data Pemda. Pemda harus datangin, Bupati, Pemda kabupaten terutama kota, itu harus datangin ya mereka yang rumahnya berat rusak berat rusak hilang atau hilang ini. Artinya nggak bisa ditempati lagi kan," tegas Tito.
Adapun pemerintah sudah menyiapkan beberapa skema yang bisa dipilih warga terkait hunian tetap bagi warga terdampak.
Baca juga: Kasatgas Tito Dorong Optimalisasi Huntara bagi Pengungsi yang Masih di Tenda
Pertama, korban diboleh membangun rumahnya sendiri. Nantinya, setiap KK akan diberikan dana sekitar Rp 60 juta lewat dua tahap pencairan.
Kedua, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan membangunkan hunian tetap di daerah tempat tinggal warga tersebut.
Ketiga, warga bisa memilih direlokasi di tanah yang disiapkan oleh pemerintah daerah setempat. Nantinya, bangunan hunian tetap akan dibangun oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Baca juga: Jumlah Pengungsi Turun, Satgas PRR Optimistis Relokasi ke Huntara Rampung Sebelum Lebaran
Oleh karenanya, pemda harus mendapatkan data terkait pilihan dari para korban bencana tersebut.
"Nah itu sampai hari ini data itu pemda-pemda belum melengkapi. Kecepatan membangun Huntap ini sangat tergantung satu dari pendataan dari Pemda sendiri. Karena ya mohon maaf ini ya, ini kan skalanya besar ini melibatkan 52 kabupaten/kota," ucap Tito.
Ulurkan tanganmu membantu korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di situasi seperti ini, sekecil apa pun bentuk dukungan dapat menjadi harapan baru bagi para korban. Salurkan donasi kamu sekarang dengan klik di sini
