Presiden Prabowo Subianto mengaku ingin memperbaiki kondisi bangsa Indonesia. Transformasi akan dilakukannya di berbagai bidang, termasuk pada lembaga penegak hukum.
"Jadi memang yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa. Saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua, termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum. Karena hukum, the rule of law itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil," kata Prabowo dalam diskusi bersama jurnalis dan pengamat yang disiarkan lewat kanal YouTube Prabowo Subianto, dikutip Senin (23/3).
Salah satu langkah yang kini telah dilakukannya adalah membentuk Komite Percepatan Reformasi Polri dalam rangka memperbaiki jajaran Korps Bhayangkara. Dia juga mendorong agar perbaikan dilakukan dari internal kepolisian sendiri.
"Saya lihat sekarang kepolisian banyak menindak perwira-perwira yang enggak beres ya. Kalau kita lihat ada Kapolres, ada ya beberapa. Ya saya kira itu arah yang lebih baik," jelasnya.
Di sisi lain, Prabowo mengatakan, perbaikan lembaga penegak hukum tak hanya dilakukan pada Polri. Menurutnya, TNI juga harus ikut berbenah diri.
Prabowo juga telah melakukannya sejak sebelum dilantik sebagai presiden. Dia menyinggung keterlibatannya dalam pengungkapan perkara korupsi di Asabri yang melibatkan sejumlah perwira tinggi TNI.
"Jadi ini saya kira kita harus fair, polisi harus beresin diri. Saya alumni TNI, TNI harus beresin diri. Saya enggak rela institusi saya yang begitu dicintai rakyat tercemar oleh pejabat-pejabat," ungkap Prabowo.
"Saya kira Anda bisa lihat sudah berapa jenderal bintang tiga, bintang dua, yang kita pecat yang kita serahkan ke kejaksaan. Waktu saya Menhan sudah Anda bisa hitung, Asabri kita beresin ya kan. Yang lama katanya tidak bisa disentuh karena banyak jenderal di situ, kita serahkan ke kejaksaan. Saya bikin surat, minta kejaksaan bertindak," tegasnya.
Prabowo menyebut, TNI dan polisi yang hebat bukan bisa menyenangkan masing-masing pimpinannya, melainkan bisa memenuhi keinginan rakyat.
"Polisi yang baik dan tentara yang hebat dan baik itu tuntutan rakyat, bukan selera pimpinan. Jadi saya sebagai pejabat, sebagai petugas yang diangkat rakyat, saya harus jalankan tugas yang diberikan rakyat kepada saya," ucapnya.
