Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia bisa saja menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Ia menilai pembangkit listrik tersebut paling murah dan bersih dibandingkan pembangkit lain.
"Itu nanti tergantung para pakar. Kalau bisa kita pakai, why not? Nuklir power paling murah sebetulnya, paling bersih juga," ungkap Prabowo dalam diskusi Presiden Prabowo Menjawab (Part 2) lewat YouTube Prabowo Subianto, dikutip pada Senin (23/3).
Meski begitu, Prabowo menilai aspek keamanan masih harus dipertimbangkan dalam implementasi PLTN, mengingat banyak pengalaman negara lain yang mengalami kecelakaan operasional.
"Tinggal, how can we handle the safety? Itu yang jadi masalah," tegas Prabowo.
Selain itu, pengembangan PLTN ini juga seiring dengan pembangkit lain berbasis energi baru terbarukan (EBT). Misalnya, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang akan dibangun dengan kapasitas total 100 gigawatt (GW) yang membutuhkan 1 hektare lahan setiap 1 megawatt (MW).
"Kita punya 80 ribu, 90 ribu desa. Kalau desa di luar Jawa, untuk cari 1 hektare, enggak ada masalah. Kalau di dalam Jawa kita sudah hitung, kita punya banyak tanah. Ada tanah HGU-HGU yang tidak dikerjakan, ada tanah Perhutani yang tidak dikerjakan. Nah ini semua bisa kita pakai," ungkap Prabowo.
Beri Akses Mineral KritisDi sisi lain, Prabowo juga tidak akan membatasi akses mineral kritis untuk mitra dagang, terutama dalam hal ini dengan Amerika Serikat (AS) dengan perjanjian Agreement on Reciprocal Tariff (ART).
Dia mencontohkan, membuka non tariff barrier dengan AS utamanya dalam industri alat kesehatan di Batam yang dapat diekspor tanpa bea keluar. Selain itu, dari sisi mineral, keterbukaan akses dilakukan kepada PT Freeport Indonesia (PTFI).
"Critical mineral. Saya sudah katakan, kita terbuka. But everything at market price, at economic price. Jadi kalau dia mau ikut, kita izinkan mereka mining di Freeport sudah berapa puluh tahun. Freeport sekarang menghasilkan salah satu revenue kita yang paling besar. Kita izinkan," terang Prabowo.
Meski begitu, Prabowo menekankan akses mineral kritis ini harus diimbangi dengan kebijakan hilirisasi. Menurutnya, perusahaan perlu membuat fasilitas pengolahan, sehingga tidak hanya mineral mentah saja yang diekspor.
"Kita minta di-processing. Kalau dia mau mining dan proses di sini, tetap dong. Itu dasar hilirisasi. Processing di Indonesia, gak ada, gak mungkin. Tapi kalau dia mau mine dan dia mau proses di Indonesia, bagus," tegas Prabowo.
