PENELITI Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo D.P. Irhamna menilai kebijakan work from home (WFH) berpotensi membantu efisiensi anggaran pemerintah dan perusahaan, terutama melalui pengurangan biaya operasional seperti listrik, transportasi, hingga fasilitas kantor.
Namun, di sisi lain, penerapan WFH dianggap dapat memunculkan efek domino terhadap perekonomian, khususnya berupa penurunan konsumsi rumah tangga dan pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar perkantoran.
"Memamg ada potensi penghematan dari WFH, namun WFH dapat menekan konsumsi rumah tangga yang selama ini jadi penopang utama ekonomi," katanya kepada Media Indonesia, Senin (23/3).
Baca juga : Cuaca Ekstrem, Pemerintah Provinsi DKI Imbau ASN hingga Pekerja Swasta WFH Mulai 22 Januari
Ariyo menambahkan, WFH juga berisiko menurunkan pendapatan sektor transportasi, jasa ojek online, serta warung-warung UMKM yang selama ini melayani kebutuhan makan siang aparatur sipil negara (ASN), dan pekerja swasta.
Pada sektor transportasi, pengemudi ojek online, sopir angkot, hingga juru parkir disebut tidak memiliki opsi untuk bekerja dari rumah. Pendapatan mereka sangat bergantung pada mobilitas masyarakat. Di saat yang sama, terjadi perpindahan beban biaya ke rumah tangga.
Biaya selama WFH, seperti listrik, paket data, dan logistik makan mandiri, kerap lebih besar dibandingkan penghematan dari transportasi. Kondisi ini membuat penghematan subsidi BBM oleh pemerintah tidak benar-benar hilang, melainkan berpindah ke kantong pekerja.
Baca juga : Cuaca Ekstrem, Pemprov Jakarta Imbau ASN hingga Pekerja Swasta WFH
Ariyo berpandangan klaim pemerintah WFH dapat menghemat BBM hingga 20% perlu diuji melalui skenario yang lebih realistis.
"Perhitungan tersebut harus mempertimbangkan kantor yang tetap beroperasi, perpindahan beban energi ke rumah tangga, serta perilaku pekerja yang tidak bisa dikontrol seketat saat pandemi," jelasnya.
Selain itu, Ariyo menyoroti dimensi yang lebih luas, yakni potensi penurunan produktivitas di sektor manufaktur jika WFH diterapkan secara luas di sektor swasta. Menurutnya, tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan dari rumah, sehingga penerapan kebijakan yang seragam pada sektor yang beragam justru berisiko menimbulkan masalah baru.
Untuk itu, ia menekankan perlunya keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan aktivitas ekonomi.
"Kebijakan WFH sebaiknya diterapkan secara selektif dan terukur berdasarkan wilayah dan sektor, bukan sekadar pertimbangan politis," tegasnya.
Selain itu, kantor harus benar-benar ditutup saat WFH diterapkan agar efisiensi optimal, disertai stimulus bagi UMKM terdampak serta perbaikan transportasi publik sebagai solusi jangka panjang.
Menurut Ariyo, kebijakan WFH satu hari per minggu pada dasarnya merupakan langkah darurat jangka pendek untuk merespons tekanan fiskal akibat harga minyak.
Namun, ia menyoroti belum adanya analisis biaya-manfaat yang komprehensif dari pemerintah, terutama perhitungan potensi kerugian pada sisi konsumsi, pendapatan UMKM, serta perpindahan beban energi dari kebijakan WFH satu hari. Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu melakukan perhitungan yang lebih cermat agar manfaat penghematan subsidi BBM tidak justru dibayar oleh sektor lain yang menanggung dampaknya. (H-3)
