Jika konflik berkepanjangan dan harga energi tetap tinggi, hampir 45 juta orang tambahan diperkirakan dapat jatuh ke dalam kondisi rawan pangan akut.
IDXChannel – Ancaman krisis pangan global kembali menjadi perhatian dunia. Laporan terbaru World Food Programme (WFP) memperingatkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi mendorong lonjakan jumlah penduduk yang mengalami kelaparan akut pada 2026.
Jika konflik berkepanjangan dan harga energi tetap tinggi, hampir 45 juta orang tambahan diperkirakan dapat jatuh ke dalam kondisi rawan pangan akut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan kini menjadi isu strategis global yang berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara.
Menanggapi situasi tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa setiap negara perlu memperkuat ketahanan pangannya dan tidak bergantung pada impor dari negara lain.
“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” ujar Amran, Minggu (22/3/2026).
Menurutnya, kenaikan harga energi, gangguan jalur pelayaran internasional, serta meningkatnya biaya logistik berpotensi memicu inflasi pangan global, seperti yang terjadi saat konflik Rusia–Ukraina pada 2022. Dampak konflik tersebut tidak hanya dirasakan di kawasan perang, tetapi juga merambat melalui rantai pasok global.
“Kalau terjadi krisis global, terlebih jika ada permasalahan geopolitik seperti Iran versus Amerika dan Israel, negara yang paling aman adalah yang mampu memproduksi pangannya sendiri. Itu sebabnya kita harus memperkuat produksi dalam negeri,” katanya.
Di tengah ancaman tersebut, Amran menilai Indonesia berada pada jalur yang tepat menuju kemandirian pangan. Pemerintah saat ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga membangun sistem pertanian yang kuat, modern, dan berkelanjutan dengan target swasembada pangan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
“Kita harus optimistis. Indonesia memiliki lahan, air, iklim, dan sumber daya manusia yang besar. Jika dimaksimalkan, swasembada bukan mimpi, bahkan menjadi lumbung pangan dunia bukan hal yang mustahil,” ujarnya.
Strategi peningkatan produksi dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara bersamaan. Intensifikasi dilakukan dengan peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, pompanisasi, serta peningkatan indeks pertanaman. Sementara itu, ekstensifikasi dilakukan melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa.
Amran menyebut dua langkah utama yang menjadi pilar swasembada pangan berkelanjutan adalah deregulasi serta transformasi pertanian dari sistem tradisional menuju modern.
“Langkah kami ada dua, yakni deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern secara masif agar produksi nasional bisa terus meningkat,” tegasnya.
Pemerintah juga melakukan reformasi besar di sektor pertanian, antara lain dengan menerbitkan 13 Peraturan Presiden di bidang pertanian serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program pertanian.
Salah satu reformasi signifikan dilakukan pada tata kelola pupuk. Jika sebelumnya distribusi pupuk melibatkan banyak regulasi dan persetujuan lintas daerah, kini mekanisme distribusi dipangkas menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia hingga ke petani.
Kebijakan tersebut berdampak pada penurunan biaya pupuk hingga 20 persen serta peningkatan volume pupuk sekitar 700 ribu ton tanpa tambahan beban anggaran negara.
Selain deregulasi, modernisasi pertanian juga terus didorong melalui mekanisasi yang mampu meningkatkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen, mempercepat proses tanam dan panen, serta meningkatkan indeks pertanaman hingga dua sampai tiga kali dalam setahun.
Efisiensi tersebut dinilai mampu menurunkan biaya produksi hingga 50 persen dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan petani.
Hal ini tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang saat ini mencapai 125, tertinggi sepanjang sejarah. Angka tersebut juga didukung kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram yang menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani.
“Kalau petani untung, mereka akan semangat menanam. Kalau petani semangat, produksi pasti naik. Itu kunci swasembada,” kata Amran.
Produksi beras nasional saat ini tercatat surplus sekitar 34,7 juta ton atau meningkat sekitar 13 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 4 juta ton dan diperkirakan masih akan meningkat dalam beberapa bulan ke depan.
Untuk memperkuat produksi jangka panjang, pemerintah juga menjalankan program optimalisasi lahan rawa sebagai strategi ekspansi produksi nasional, termasuk revitalisasi ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan dengan sistem irigasi modern.
Program tersebut diharapkan dapat menjadi sumber produksi pangan baru sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di masa depan.
“Stok kita kuat, produksi naik, cadangan pangan aman. Ini menunjukkan program kita sudah berada di jalur yang benar,” ujar Amran.
Ia menambahkan, di tengah ancaman krisis pangan global, Indonesia justru menjadikan momentum tersebut untuk memperkuat produksi nasional dan mempercepat kemandirian pangan.
“Kita tidak boleh takut krisis pangan global. Justru ini momentum bagi Indonesia untuk menjadi negara yang mandiri pangan dan berperan sebagai lumbung pangan dunia,” tutupnya.
(Shifa Nurhaliza Putri)
