Penulis: Ricardo Julio
TVRINews, Jakarta
Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengubah status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menjadi tahanan rumah menuai kritik tajam. Sejumlah pihak kini mempertanyakan transparansi dan keadilan dalam penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 tersebut.
Sebagaimana diketahui bahwa KPK resmi mengalihkan status penahanan Yaqut Cholil Qoumas dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya Yaqut sempat ditahan di Rutan KPK menyusul penolakan gugatan praperadilannya.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak KPK untuk transparan mengenai alasan perubahan status ini karena dinilai menimbulkan kesan adanya perlakuan istimewa.Kritik serupa disampaikan oleh Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, yang menilai kebijakan tersebut tidak biasa.
"Keputusan KPK itu tidak dapat dilihat sebagai tindakan hukum biasa dalam KUHAP, mengingat keistimewaan itu hanya diberikan kepada Yaqut," ujar Lakso Anindito.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, turut menyatakan bahwa keputusan tersebut sangat mengejutkan dan mengecewakan karena dilakukan secara diam-diam. Ia juga membandingkan sikap KPK terhadap Yaqut dengan penanganan kasus mantan Gubernur Papua, mendiang Lukas Enembe.
Menanggapi gelombang kritik, pihak KPK menegaskan bahwa pengalihan status penahanan telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Permohonan pengalihan tersebut diajukan oleh pihak keluarga dan telah dikaji oleh penyidik sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP.
KPK memastikan bahwa meskipun kini berstatus sebagai tahanan rumah, Yaqut tetap berada dalam pengawasan ketat selama proses penyidikan berlangsung. Kabar keluarnya Yaqut dari Rutan KPK ini sebelumnya diungkap oleh Silvia Rinita Harefa, istri dari tersangka korupsi pemerasan yang juga eks Wamenaker, Immanuel Ebenezer.
Editor: Redaktur TVRINews
