JAKARTA, KOMPAS – Dampak konflik Timur Tengah mulai merambat ke sektor manufaktur dalam negeri, dari keramik hingga kaca, melalui kenaikan biaya energi dan gangguan logistik. Di tengah tekanan itu, persoalan pasokan gas domestik memperparah pelemahan performa industri.
Bagi sebagian industri dalam negeri, terganggunya pasokan gas dunia karena konflik di Timur Tengah, bukan saja soal energi tetapi juga mengganggu suplai bahan baku.
Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki), Edy Suyanto, Senin (23/3/2026), mengatakan, konflik Timur Tengah yang berkepanjangan tentu akan merugikan negara-negara di Asia, termasuk Indonesia. Sebagai negara net importir bahan bakar minyak (BBM), Indonesia menghadapi risiko meningkatnya beban biaya energi akibat gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Meski begitu, Edy memberi catatan, sebelum ada konflik Timur Tengah, kondisi dalam negeri sudah banyak hambatan. “Kondisi gangguan suplai gas sudah terjadi sejak 2024, jauh sebelum konflik Timur Tengah,” ujar Edy.
Dengan demikian, konflik Timur Tengah semakin memperparah kondisi dalam negeri dan semakin menekan daya saing industri dalam negeri.
Di luar faktor energi, Asaki mewaspadai potensi pengalihan ekspor dari negara produsen besar seperti China dan India ke pasar Indonesia. Hal ini terjadi seiring terganggunya pasar ekspor utama kedua negara tersebut ke kawasan Timur Tengah akibat konflik.
“Yang menjadi kekhawatiran kami adalah pengalihan ekspor dari China dan India ke Indonesia, karena pasar utama mereka di Timur Tengah terganggu. Padahal, industri keramik di kedua negara itu saat ini sedang mengalami oversupply dan overcapacity,” ujar Edy.
Kondisi tersebut berisiko memicu banjir produk impor dengan harga kompetitif ke pasar domestik. Situasi ini akan semakin memperlemah posisi industri keramik nasional yang saat ini tengah menghadapi lonjakan biaya produksi.
Edy menjelaskan, daya saing industri dalam negeri terus tergerus akibat gangguan pasokan gas, penurunan alokasi gas industri tertentu (AGIT), serta kenaikan surcharge (biaya tambahan) gas. Kombinasi faktor tersebut mendorong kenaikan harga energi yang signifikan bagi pelaku industri.
Selain itu, ia juga menyoroti adanya praktik perdagangan tidak adil dari produk impor, khususnya dari China dan India, yang semakin menekan produsen dalam negeri.
“Daya saing industri keramik nasional semakin rendah terhadap produk impor dari kedua negara tersebut. Kondisi ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga,” kata Edy.
Edy menjelaskan, tingkat utilisasi produksi keramik pada triwulan I-2026 berkisar 70-72 persen. Capaian ini berada di bawah target utilisasi sebesar 80 persen, bahkan sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi sepanjang 2025 yang mencapai 73 persen.
“Penyebab utama berasal dari gangguan pasokan gas oleh PGN, baik di wilayah Jawa bagian Barat maupun Jawa bagian Timur,” ujar Edy.
Edy menilai, kombinasi gangguan pasokan, penurunan alokasi gas, dan kenaikan harga energi telah menggerus daya saing industri keramik nasional secara berkelanjutan.
Gangguan pasokan gas sempat memaksa industri keramik di Jawa Timur menghentikan operasional produksi selama sekitar satu pekan pada Januari 2026. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan output dan efisiensi produksi.
Selain gangguan pasokan, penurunan alokasi gas industri tertentu (AGIT) serta kenaikan surcharge gas turut memperburuk kondisi industri. Edy menyebut, rata-rata AGIT di Jawa bagian Barat sepanjang 2025 hanya sekitar 67 persen, turun dari sekitar 79 persen pada 2024. Bahkan, pada Februari 2026, alokasi AGIT di wilayah tersebut anjlok hingga 49 persen.
Penurunan alokasi ini berdampak pada lonjakan harga gas ke 10-10,5 dollar AS per million british thermal unit (MMBTU). Sementara itu, di Jawa bagian Timur, rata-rata AGIT pada Februari 2026 tercatat 51 persen, dengan harga gas naik hingga sekitar 8 dollar AS per MMBTU.
“Kondisi darurat gas ini menyebabkan biaya energi meningkat signifikan hingga mencapai 33-35 persen dari total biaya produksi,” kata Edy.
Padahal, pada awal penerapan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) pada 2021, porsi biaya energi sempat ditekan ke level 25-27 persen dari total biaya produksi. Kenaikan biaya energi saat ini juga diperparah oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, mengingat pembayaran gas dilakukan menggunakan mata uang asing.
Untuk itu, pelaku industri berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah strategis dalam menjamin ketersediaan energi bagi sektor manufaktur. Salah satu usulan yang disampaikan adalah penerapan kebijakan domestic market obligation (DMO) untuk gas bumi.
“Asaki mengharapkan pemerintah dapat memberlakukan DMO gas serta mengurangi porsi ekspor, sehingga pasokan gas dapat diprioritaskan untuk kebutuhan industri nasional,” ujar Edy.
Menurut dia, prioritas pasokan gas bagi industri dalam negeri akan memberikan dampak berganda yang lebih besar terhadap perekonomian. Di antaranya melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan investasi baru yang saat ini masih berlangsung di sektor keramik.
Danpak konflik di Timur Tengah juga mulai menekan kinerja industri kaca lembaran nasional melalui gangguan logistik ekspor dan pembatasan pasokan energi di dalam negeri.
Ketua Umum Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP), Yustinus Harsono Gunawan, mengatakan, dampak langsung konflik di kawasan Timur Tengah terlihat pada tertundanya pengiriman ekspor akibat kelangkaan kontainer dan terbatasnya rute pelayaran yang terhubung dengan kawasan tersebut.
“Ekspor menjadi tertunda karena kontainer langka dan mahal, serta rute laut yang terkait dengan Timur Tengah, termasuk ke India, menjadi terbatas,” ujar Yustinus.
Di sisi lain, tekanan juga datang dari dalam negeri. Utilisasi industri kaca mengalami penurunan, meskipun kondisi tersebut sempat tersamarkan oleh melemahnya permintaan domestik selama bulan Ramadhan.
Menurut Yustinus, salah satu faktor utama yang menekan kinerja industri adalah kenaikan harga gas bumi serta pembatasan pasokan melalui skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). PT Perusahaan Gas Negara (PGN) disebut menetapkan pembatasan volume HGBT pada Maret 2026 yang lebih rendah dibandingkan Februari.
“Secara keseluruhan, pembatasan pasokan HGBT sama dengan pembatasan utilisasi industri. Di saat yang sama, pembatasan operasional truk juga ikut menekan aktivitas produksi dan distribusi industri,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, pihaknya mengaku kesulitan memproyeksikan target produksi pada semester pertama 2026. Ketidakpastian global akibat konflik serta tekanan biaya energi domestik dinilai membuat perencanaan produksi menjadi tidak akurat.
“Sangat sulit memperkirakan target produksi tahun ini pasca konflik Timur Tengah,” ujar Yustinus.
Selain tantangan eksternal, industri kaca juga masih menghadapi sejumlah hambatan struktural di dalam negeri, terutama terkait ketersediaan energi. Yustinus menilai, pembatasan pasokan gas industri bertolak belakang dengan upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
Ia menyoroti bahwa pemerintah sebenarnya telah menyelesaikan pembangunan infrastruktur penting, seperti pipa transmisi gas Cirebon–Semarang (Cisem II) yang menghubungkan jaringan gas Sumatera dan Jawa. Proyek tersebut bahkan telah memasuki tahap uji alir pada 18 Maret 2026.
“Interkonektivitas gas Sumatera–Jawa ini seharusnya memungkinkan pasokan gas dari berbagai sumber dialokasikan dengan cepat dan tepat ke industri. Ini momentum penting untuk memperkuat ketahanan energi,” ujarnya.
Namun demikian, tanpa jaminan pasokan gas yang memadai, manfaat infrastruktur tersebut dinilai belum optimal bagi industri.
Untuk itu, AKLP mendorong pemerintah mengambil langkah tegas dalam menjamin pasokan energi bagi sektor manufaktur. Salah satu usulan utama adalah memastikan implementasi penuh kebijakan HGBT sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Pemerintah perlu memastikan pasokan HGBT penuh sesuai volume yang diatur dalam Kepmen ESDM Nomor 76 Tahun 2025 tanpa pembatasan. Ini kunci menjaga keberlangsungan dan resiliensi ekonomi,” kata Yustinus.
Ia juga menilai, dalam situasi krisis energi global, pemerintah perlu memprioritaskan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik, khususnya sektor industri yang memiliki daya serap tenaga kerja besar.
“Dalam kondisi seperti sekarang, energi gas bumi seharusnya diprioritaskan untuk menjaga operasional manufaktur dalam negeri, bukan untuk ekspor,” ujarnya.
Berdasarkan siaran pers Kementerian ESDM, pemerintah baru saja meresmikan pengairan gas perdanan pada pipa Cisem 2. Proyek pipanisasi gas ini dinilai akan memberikan kepastian usaha bagi kawasan industri di Jawa Tengah dan Jawa Barat seiring mulai mengalirnya gas bumi melalui proyek Cisem tahap 2.
Proyek pipanisasi gas juga dinilai menjamin ketersediaan energi yang lebih stabil serta memberi kepastian bagi pelaku industri dalam menghitung biaya produksi, menjaga keberlanjutan operasi, serta merencanakan investasi secara lebih terukur.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yuliot, menyatakan, proyek ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperkuat fondasi energi nasional dan mendorong nilai tambah bagi perekonomian nasional.
Proyek Cisem Tahap 2 merupakan bagian dari program strategis pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi.
"Dari sisi potensi untuk gas, kita juga sudah melaksanakan berbagai kegiatan eksplorasi dan juga sumur-sumur produksi dan sebagian besar yang dihasilkan itu adalah gas. Dengan adanya sumber gas yang ada di kawasan timur Indonesia dan juga yang ada dari Andaman dan Natuna, kita integrasikan dalam satu sistem. Ini sistem transmisi gas nasional," ujarnya.
Menurut Yuliot, integrasi tersebut akan mempermudah pengembangan kawasan industri, kawasan pertumbuhan, dan kawasan komersial. Dengan ketersediaan energi yang lebih baik, percepatan ekonomi di daerah-daerah yang dilalui infrastruktur ini akan lebih mudah terwujud.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaeman mengatakan bahwa setelah dinyatakan bebas dari kebocoran, proyek pipanisasi Cisem sepanjang 302 km yang membentang dari Semarang hingga Kandang Haur Timur di Cirebon siap dialiri gas untuk konsumen.
"Saat ini sudah ada komitmen dari beberapa konsumen yang menyatakan minatnya untuk memanfaatkan gas yang dialirkan melalui ruas pipa Cisem ini seperti Kilang Balongan, Cikarang Listrindo Tbk, dan beberapa industri lain," ujarnya.
Proyek pipanisasi Cisem menjadi kunci integrasi pipa transmisi gas antara Sumatera dan Jawa. Dengan selesainya Pipa Cisem 2 tahun ini dan rencana pembangunan Pipa Dumai-Sei Mangkei (Dusem) dalam dua tahun ke depan, transmisi gas dari Sumatera ke Jawa diperkirakan akan terintegrasi penuh. Hal ini memungkinkan wilayah yang surplus gas, seperti Jawa Timur, menyalurkan gas ke wilayah dengan permintaan tinggi seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Keterhubungan pipa transmisi Sumatera-Jawa diharapkan mendorong peningkatan konsumsi gas domestik dan mengurangi ekspor. Saat ini porsi gas untuk dalam negeri sekitar 65% dan dengan integrasi ini proporsi tersebut diperkirakan dapat meningkat.
