BANDUNG, KOMPAS - Untuk mengantisipasi potensi krisis energi akibat perang di Timur Tengah, muncul wacana penerapan sekolah daring mulai April 2026 sebagai bagian dari upaya penghematan bahan bakar minyak. Namun, rencana ini menuai kritik dari sejumlah pihak karena dinilai dapat menurunkan kualitas pendidikan.
Rencana sekolah daring atau pembelajaran jarak jauh dan work from anywhere atau skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) merupakan bagian dari program penghematan energi nasional yang disiapkan pemerintah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Kebijakan itu untuk mengantisipasi potensi krisis energi akibat perang Amerika Serikat dan Israel dengan Iran yang terjadi selama sekitar tiga pekan terakhir. Akibat perang itu, terjadi kenaikan harga minyak dunia dan distribusi minyak pun terhambat karena penutupan Selat Hormuz oleh Iran.
Akan tetapi, sejumlah pihak, seperti aktivis pendidikan, komunitas pendidik, hingga alumni universitas yang fokus pada ilmu pendidikan dan keguruan, menolak kebijakan pendidikan jarak jauh yang diwacanakan pemerintah.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, saat dihubungi, Selasa (24/3/2026), mengatakan, kebijakan sekolah daring untuk penghematan energi itu berpotensi menurunkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia.
Ubaid memaparkan, berdasarkan pengalaman saat pandemi Covid-19, aktivitas sekolah daring telah berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan secara dratis atau learning loss. Dia menyebut, saat itu, sebagian siswa kelas 3 SMA memiliki kemampuan seperti siswa kelas 1 SMP.
“Selama pelaksanaan sekolah daring, anak-anak tidak fokus belajar. Hal ini karena ekosistem, kurikulum, pedagogi guru, hingga sarana prasarana yang belum siap,” ungkapnya.
Ubaid menambahkan, jika kebijakan sekolah daring tetap dipaksakan, Indonesia harus bersiap menghadapi anjloknya kualitas pendidikan gelombang kedua setelah masa pandemi Covid-19.
“Seharusnya pemerintah mengambil cara lain untuk penghematan energi tanpa harus mengorbankan kualitas pendidikan. Misalnya menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau mengurangi jangkauannya. Sebab, MBG telah menyedot 30 persen anggaran pendidikan,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Ketua Presidium Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia, Iwan Hermawan. Menurutnya, sekolah daring merupakan kebijakan yang tidak memenuhi tiga persyaratan pendidikan yang berkualitas, yakni kognisi, afeksi, dan psikomotorik.
Iwan menyebut, dalam aktivitas sekolah daring, para siswa hanya mendapat unsur kognisi atau pengetahuan. Hal ini akan berakibat fatal bagi pengembangan kualitas intelektual pelajar sejak pendidikan dasar.
“Pemerintah terkesan menyelamatkan MBG tapi mengorbankan kualitas pendidikan anak Indonesia. Sebab, MBG lebih besar kepentingan politik daripada manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Seharusnya pemerintah mengambil cara lain untuk penghematan energi tanpa harus mengorbankan kualitas pendidikan. Misalnya menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau mengurangi jangkauannya
Sementara itu, Pengurus Pusat (PP) Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) menilai, pengalihan pembelajaran tatap muka (PTM) menjadi pembelajaran daring (online) dengan alasan penghematan energi dapat berakibat pada penurunan kualitas hasil belajar siswa. Alasannya, metode ini secara faktual tidak sepenuhnya efektif untuk mendorong siswa giat belajar dan mencerna materi pelajaran dengan baik.
Ketua Umum PP IKA UPI Amich Alhumami menyatakan, pengalaman pahit selama pandemi Covid-19 telah memberikan bukti empiris mengenai ketidakefektifan pembelajaran daring. Dia menyebut, aktivitas sekolah daring tidak dapat menggantikan peran pembelajaran secara tatap muka.
"Terjadi learning loss yang sangat signifikan. Sekolah bukan sekadar tempat belajar dan medium transfer materi pelajaran, tetapi ruang interaksi sosial untuk penanaman karakter, disiplin, dan etika yang mustahil dilakukan melalui layar kaca," ungkap Amich.
Amich pun menyoroti tiga dampak krusial jika wacana sekolah daring direalisasikan. Pertama, ancaman kesehatan mental dan adiksi digital. Kurangnya interaksi sosial memicu peningkatan stres dan kesepian pada anak. Selain itu, memaksa anak terus berada di depan gawai justru menjauhkan mereka dari buku dan kreativitas nyata.
Dampak kedua adalah ketimpangan akses. Indonesia masih menghadapi masalah kesenjangan teknologi dan ketimpangan digital yang nyata di banyak wilayah. Bila kebijakan ini diterapkan, hal itu akan semakin memperlebar disparitas layanan pendidikan antara wilayah perkotaan dengan kawasan perdesaan dan terpencil yang belum tersedia infrastruktur teknologi digital yang memadai.
Ketiga, logika penghematan subsidi energi tidak tepat bila harus juga menimpa dunia pendidikan. Penutupan sekolah yang kemudian digantikan dengan pembelajaran daring pada masa pandemi Covid-19 justru berkontribusi langsung pada learning loss yang sangat signifikan.
“Berbagai studi seperti Hanushek & Woessmann pada 2020 lalu menunjukkan bahwa setiap bulan terjadi kehilangan pembelajaran, berisiko menurunkan pendapatan individu di masa depan sebesar 3-5 persen. Dalam jangka panjang, learning loss justru membawa dampak kerugian produktivitas nasional yang jauh lebih besar daripada nilai subsidi BBM yang dihemat,” tutur Amich.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyebut, ada lima strategi utama penghematan energi. Strategi itu disepakati dalam Rapat Koordinasi Teknis Kebijakan Penghematan BBM di sektor pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik, Senin (16/3/2026).
Strategi tersebut meliputi penerapan skema kerja fleksibel bagi ASN, penguatan pemanfaatan platform digital untuk mendukung efektivitas kerja, pembatasan mobilitas perjalanan dinas, penerapan strategi hemat energi pada operasional gedung perkantoran, serta penerapan metode pembelajaran (daring/luring) yang menyesuaikan dengan karakteristik substansi mata kuliah/pelajaran.
Kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan untuk dilaksanakan secara tatap muka guna menjaga kualitas proses pembelajaran. Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing jenjang pendidikan serta kebutuhan pembelajaran yang berbeda.
Pratikno menyebut, kebijakan efisiensi energi perlu dirumuskan secara responsif dan berbasis data dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas pada masa pandemi Covid-19. Pemerintah perlu memastikan bahwa langkah penghematan energi tidak mengganggu proses pembelajaran ataupun pelayanan publik lainnya.
”Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor. Dengan demikian, tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” kata Pratikno.
