JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar Eric Hermawan mengatakan, masalah utama yang dihadapi perekonomian Indonesia bukanlah kelangkaan fisik pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah, melainkan kerentanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap fluktuasi harga minyak global.
Eric menyampaikan, setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar 1 dollar Amerika Serikat, itu sudah memaksa negara mengalihkan dana sebesar Rp 6,7 triliun untuk menambal selisih biaya energi, agar harga di tingkat domestik tetap stabil.
“Setiap kenaikan minyak 1 dollar per barel, negara mengeluarkan dana Rp 67 triliun. Gejolak harga inilah yang secara instan merusak postur anggaran negara dan memaksa dilakukannya realokasi dana besar-besaran,” ujar Eric dalam keterangannya, Selasa (24/3/2026).
Baca juga: Legislator: Pemotongan Gaji Menteri-Anggota DPR Cuma Hemat 0,02 Persen APBN
Eric menjelaskan, pemerintah dan DPR menyusun APBN menggunakan asumsi dasar makro ekonomi sebagai fondasi perencanaan.
Di Indonesia, kata dia, terdapat aturan praktis atau rule of thumb yang digunakan para teknokrat fiskal untuk menghitung sensitivitas anggaran terhadap pergerakan harga komoditas global.
Pada APBN 2026, asumsi harga minyak berada di kisaran 70 dollar AS per barel. Dari hitungan Eric, jika tensi global mendorong harga minyak naik menjadi 100 dollar AS per barel, maka terjadi kenaikan sebesar 30 dollar AS.
Baca juga: Prabowo Tak Ubah Defisit APBN 3 Persen Kecuali Darurat Seperti Covid-19
Eric menjelaskan, dari hitungan ini, tambahan beban fiskal sebesar Rp 201 triliun.
"Ini adalah syok finansial yang harus dikelola agar tidak meruntuhkan struktur ekonomi nasional. Nah ketika beban negara melonjak seperti adanya tambahan Rp 201 triliun, maka defisit anggaran akan membengkak. Dalam jangka panjang, kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat berisiko terhadap aturan hukum batas defisit,” jelasnya.
Maka dari itu, Eric ingin meluruskan miskonsepsi bahwa ancaman terbesar bagi ketahanan energi Indonesia adalah gangguan fisik pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah.
Baca juga: Demokrat Sebut Pemotongan Gaji Menteri dan DPR Bisa Jadi Opsi Selamatkan APBN
Berhubung kontribusi Timur Tengah hanya menyumbang sekitar 20 persen dari total impor minyak Indonesia, Eric menyarankan pemerintah melakukan langkah fleksibilitas substitusi.
"Jika terjadi gangguan di satu wilayah, secara teknis Indonesia masih memiliki ruang untuk mencari substitusi dari vendor di wilayah lain, misal dari Amerika Serikat, negara Afrika dan Asia,” imbuh Eric.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
