Pemerintah menutup opsi pembelajaran di rumah atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang semula dicanangkan mulai April 2026. Awalnya, opsi ini muncul demi efisiensi energi di tengah tekanan pasokan akibat konflik Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memastikan kebijakan belajar dari rumah atau pembelajaran daring tidak menjadi prioritas dalam waktu dekat.
Hal ini ditegaskan dalam arahan internal kepada jajaran kedeputian kesehatan dan pendidikan pada 23 Maret 2026. Pratikno menyebut, pembelajaran siswa harus tetap berjalan optimal dan sebisa mungkin dilakukan secara tatap muka (luring) di sekolah.
“Bahwa di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss,” kata Pratikno dalam keterangannya, Selasa (24/3).
Learning loss berarti hilangnya pengetahuan dan keterampilan, baik itu secara umum atau spesifik, atau terjadinya kemunduran proses akademik karena faktor tertentu.
Sebelumnya, pemerintah sempat menyusun strategi penghematan energi di sektor publik yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satunya siswa belajar di rumah atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). Langkah itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kebijakan Penghematan BBM yang digelar secara daring pekan lalu.
Pratikno menyebut memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid yang mengkombinasikan luring dan daring. Namun, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembelajaran daring bagi siswa bukan urgensi saat ini.
“Koordinasi lintas-kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” katanya.
Pratikno mengatakan kebijakan efisiensi energi perlu dirumuskan secara responsif dan berbasis data, dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas pada masa pandemi Covid-19.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Menko Pratikno.
