Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mendorong proses belajar mengajar harus tetap berjalan optimal di tengah situasi krisi global saat ini. Pratikno memastikan sekolah harus tetap berjalan tatap muka seperti biasa.
Pratikno sempat menegaskan ulang arahan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Jumat, 13 Maret 2026 lalu. Ia menyebut Prabowo berpesan bahwa krisis global justru harus dijadikan momentum untuk mendorong percepatan agenda transformasi nasional.
Menurutnya, selain swasembada pangan dan swasembada energi, perhatian sangat besar juga diarahkan terhadap peningkatan kualitas SDM Indonesia, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.
"Khusus di bidang pendidikan, sesuai hasil koordinasi dengan Mendikdasmen dan Menag, Menko PMK menyampaikan tentang pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa. Bahwa di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa. Demikian juga dengan layanan medis esensial tetap beroperasi secara sepenuhnya normal," kata Pratikno seperti dalam keterangan di website resmi Kemenko PMK, dilihat detikcom, Selasa (24/3/2026).
Ia mengaku sebetulnya pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid yang mengkombinasikan luring dan daring. Namun, kata dia, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian bahwa pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini.
"Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama," ujarnya.
Sebagai bagian dari transformasi pemerintahan, Menko PMK menginstruksikan untuk mempercepat transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi di segala bidang. Perjalanan dinas yang non-esensial harus dipangkas, optimalisasi pertemuan dan rapat secara daring, serta penerapan FWA (flexible working arrangement) secara terukur sebagai bagian dari transformasi kerja yang lebih efektif dan efisien.
"Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien," pungkasnya.
(maa/imk)
