Pantau - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengikuti rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang membahas rencana kebijakan energi serta stimulus ekonomi di Jakarta pada Selasa 24 Maret 2026.
Rapat tersebut diselenggarakan secara daring melalui konferensi video Zoom dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Rapat tersebut membahas sejumlah rencana kebijakan terkait penyesuaian sektor energi guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan ekonomi serta beberapa rencana kebijakan stimulus ekonomi," ungkap Teddy.
Dalam rapat tersebut, berbagai pandangan strategis disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah.
Sejumlah menteri yang hadir antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri Investasi atau Kepala BKPM Rosan Roeslani.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto juga turut mengikuti rapat koordinasi tersebut.
Antisipasi Krisis Energi GlobalSebelumnya pada Kamis 19 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Presiden menerima laporan dari sejumlah menteri terkait langkah antisipasi menjaga ketahanan energi nasional.
Langkah tersebut dilakukan di tengah ancaman krisis minyak akibat perang di negara-negara Teluk dan Timur Tengah.
Presiden menginstruksikan agar efisiensi difokuskan pada beberapa sektor spesifik guna menjaga stabilitas dan ketahanan energi dalam negeri.
Strategi Efisiensi dan Stabilitas EkonomiDalam rapat terbatas itu, Presiden menerima laporan dari Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Brian Yuliarto.
Langkah efisiensi yang diambil menjadi strategi untuk memastikan keberlanjutan pasokan energi nasional sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
"Melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah berupaya memastikan kebijakan penghematan energi dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat," demikian siaran resmi Sekretariat Presiden.
