JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia akan memangkas anggaran kementerian dan lembaga, termasuk membatasi pengajuan anggaran baru.
Langkah ini diambil demi menjaga disiplin fiskal di tengah dinamika perekonomian global, khususnya harga minyak dunia yang naik.
Meski begitu, rencana pemangkasan anggaran ini baru di tahap diskusi, mengingat persentase dari masing-masing kementerian masih dihitung.
Baca juga: Pesan Khusus Prabowo kepada BGN: Tingkatkan Kualitas Dapur MBG
Namun, yang pasti, anggaran untuk bantuan sosial (bansos) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tidak terdampak efisiensi.
Penjelasan Purbaya soal efisiensiMenteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan memangkas anggaran kementerian dan lembaga.
Purbaya menilai, selama ini masih banyak kementerian yang terus mengajukan tambahan anggaran dalam jumlah besar, sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian agar belanja negara tetap terkendali.
"Pada dasarnya kita akan memotong anggaran, saya akan batasi anggaran-anggaran yang baru, jangan diajukan lagi. Menterinya mengajukan terus, sekian puluh triliun, kita potong kalau yang itu, yang lain kita akan sesuaikan," ujar Purbaya, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Meski demikian, Purbaya memastikan kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah, kata dia, tetap menjaga agar aktivitas ekonomi berjalan dengan baik.
"Tapi, ini enggak akan sampai mempengaruhi ekonomi. Kita pastikan juga ekonomi yang terjaga baik. Itu saya monitor terus," kata dia.
Baca juga: Prabowo Tegaskan MBG Tetap Jalan, daripada Uang Dikorupsi
Ia menuturkan, saat ini, pemerintah tengah menghitung besaran efisiensi anggaran yang akan diterapkan.
Salah satu skenario yang dibahas adalah pemangkasan sekitar 10 persen dari anggaran kementerian/lembaga.
Namun, menurut Purbaya, usulan efisiensi tersebut belum final karena masih dalam tahap diskusi.
Pemerintah masih merumuskan persentase final pemangkasan anggaran tersebut, dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing kementerian.
"Kita lagi hitung, untuk semua kementerian. Tadinya kita usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen, tetapi kalau saya tawarin ke mereka, mereka bukan motong, malah nambah terus. Ya sudah saya bilang saya potong, nanti mereka sesuaikan. Tetapi, persenannya kita lagi diskusikan," ujar dia.
