Manila, VIVA – Pemerintah Filipina menjadi negara pertama yang resmi mengumumkan keadaan darurat nasional akibat gangguan rantai pasok energi global menyusul konflik di kawasan Timur Tengah.
Menurut laporan GMA News, Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah menandatangani perintah eksekutif yang secara formal memberlakukan keadaan darurat dan mengaktifkan respons nasional untuk memulihkan kestabilan pasokan energi dan mencegah dampak ekonomi dari kenaikan harga bahan bakar.
Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah Filipina untuk mengatasi kedaruratan energi adalah meluncurkan program "UPLIFT", yaitu suatu kerangka dukungan menyeluruh untuk kehidupan masyarakat, industri, pangan, dan transportasi.
Langkah tersebut ditujukan untuk membantu sektor-sektor penting termasuk transportasi, pertanian, dan UMKM.
Pejabat setempat mengatakan pernyataan darurat memberi lampu hijau bagi implementasi pendekatan menyeluruh di tingkat pemerintah pusat.
Dengan demikian, otoritas setempat dapat memobilisasi sumber daya secara lebih efektif, mengatur distribusi bahan bakar, dan menerapkan program bantuan tepat sasaran bagi kelompok terdampak.
Adapun Filipina mendatangkan hampir 26 persen dari kebutuhan energi nasionalnya dari kawasan Timteng, dengan total anggaran yang dihabiskan untuk energi Timteng pada 2024 mencapai 16 miliar dolar AS.
Ketegangan di kawasan Teluk Persia meningkat sejak Israel dan AS melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari, yang sejauh ini dilaporkan telah menewaskan sekitar 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.
Iran kemudian membalas agresi militer itu dengan meluncurkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, Yordania, Irak, serta negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat.
Teheran juga mengambil kendali Selat Hormuz, jalur pelayaran yang amat penting bagi pasokan minyak sedunia, dengan sebagian besar suplai energi untuk negara-negara Asia pasti melewati kawasan tersebut. (Ant)
