Lalu Hadrian Irfani Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB menyambut positif rencana pemerintah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai bagian dari upaya efisiensi energi.
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berdampak pada penurunan kualitas pendidikan.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam sebelum menerapkan PJJ secara luas. Kajian tersebut harus mencakup dampak terhadap capaian akademik siswa, kesenjangan akses pendidikan, hingga kondisi psikososial peserta didik.
“Kebijakan ini tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan. Pemerintah harus memastikan capaian belajar siswa tetap terjaga,” ujar Lalu Hadrian dalam keterangannya, Rabu (25/3/2026).
Ia juga melihat masih adanya ketimpangan infrastruktur digital di berbagai daerah. Jika tidak diantisipasi, penerapan PJJ secara menyeluruh justru berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan di Indonesia.
“Penerapan pembelajaran jarak jauh sebaiknya dilakukan secara selektif, bukan nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya dukungan konkret dari pemerintah untuk menunjang pelaksanaan PJJ, seperti penyediaan akses internet, subsidi kuota, perangkat pembelajaran, serta peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan.
Selain itu, Lalu Hadrian juga mendorong adanya evaluasi rutin terhadap kebijakan tersebut agar pelaksanaannya tetap terkontrol dan dapat segera diperbaiki jika ditemukan kendala di lapangan.
“Evaluasi berkala sangat penting agar kebijakan ini bisa ditinjau ulang, bahkan dihentikan jika berdampak negatif terhadap mutu pendidikan,” tambahnya.
Ia berharap langkah penghematan energi yang dilakukan pemerintah tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga kualitas pembelajaran.
Sebelumnya, Pratikno Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan bahwa penerapan PJJ akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Untuk kegiatan yang membutuhkan praktik langsung, pembelajaran tetap akan dilakukan secara tatap muka.
Pemerintah juga masih mengkaji sejumlah aspek lain, seperti penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta skema pembiayaan akses internet bagi siswa.(faz/ipg)
