Para pelaku industri keramik mengatakan tekanan berat masih terjadi sejak awal 2026 hingga konflik di Iran. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mencatat, tingkat utilisasi produksi pada kuartal I 2026 hanya berada di kisaran 70–72 persen. Angka ini meleset dari target utilisasi sebesar 80 persen, bahkan sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi sepanjang 2025 yang mencapai 73 persen.
Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto, mengatakan penurunan ini juga dipicu oleh gangguan pasokan gas dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang terjadi di wilayah Jawa bagian Barat dan Timur. Bahkan, sejumlah industri keramik di Jawa Timur terpaksa menghentikan operasional produksi selama sekitar satu minggu pada Januari 2026 akibat krisis pasokan tersebut.
“Gangguan suplai gas ini sangat berdampak langsung terhadap operasional pabrik dan produktivitas industri,” ujar Edy dalam keterangannya, Rabu (25/3).
Tidak hanya itu, kondisi semakin diperparah oleh penurunan alokasi gas industri tertentu (AGIT) serta kenaikan harga surcharge gas. Rata-rata AGIT di Jawa Barat sepanjang 2025 hanya mencapai 67 persen, turun dari sekitar 79 persen pada 2024. Kondisi terburuk terjadi pada Februari 2026 dengan AGIT anjlok hingga 49 persen.
Edy mengatakan, situasi serupa juga terjadi di Jawa Timur, di mana AGIT pada Februari 2026 tercatat hanya 51 persen. Penurunan ini berdampak langsung pada lonjakan harga gas yang mencapai 10–10,5 dolar AS per MMBTU di Jawa Barat dan sekitar 8 dolar AS per MMBTU di Jawa Timur.
Menurut dia, hal tersebut menyebabkan porsi biaya energi dalam struktur biaya produksi industri keramik melonjak menjadi 33–35 persen. Padahal, saat kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) mulai diterapkan pada 2021, biaya energi sempat ditekan ke level 25–27 persen.
Selain faktor tersebut, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga turut memperburuk kondisi. Pasalnya, pembayaran gas ke PGN menggunakan kurs dolar AS, sehingga meningkatkan beban biaya produksi.
Asaki pun mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) gas bumi serta mengurangi porsi ekspor gas demi menjaga ketahanan energi nasional.
“Gas bumi seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan industri dalam negeri yang memiliki multiplier effect besar, seperti penyerapan tenaga kerja dan mendorong investasi baru,” jelasnya.
Di sisi lain, konflik geopolitik di Timur Tengah turut menambah kekhawatiran. Indonesia sebagai negara net importir BBM berpotensi terdampak secara ekonomi. Lebih jauh, Asaki juga menyoroti potensi pengalihan ekspor keramik dari China dan India ke Indonesia akibat terganggunya pasar utama mereka di kawasan Timur Tengah.
Edy menilai, kondisi tersebut berbahaya, mengingat industri keramik di kedua negara tersebut tengah mengalami oversupply dan overcapacity. Ditambah lagi, produk impor tersebut dinilai lebih kompetitif karena biaya produksi yang lebih rendah, sementara industri dalam negeri justru tengah dibebani kenaikan biaya energi.
“Daya saing industri keramik nasional semakin tertekan, apalagi jika dibarengi dengan praktik perdagangan tidak sehat dari negara lain,” tambahnya.
