Jakarta: Indonesia siap memperjuangkan kepentingan nasional dan reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui partisipasi pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Ke-14 WTO yang akan digelar pada 26-29 Maret 2026 di Yaoundé, Kamerun.
Indonesia akan membawa sejumlah agenda prioritas strategis untuk memastikan sistem perdagangan multilateral tetap inklusif, adil, serta mampu menjawab tantangan ekonomi global.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan reformasi WTO akan memperkuat sistem perdagangan global tanpa meninggalkan prinsip dasar organisasi tersebut, yang manfaatnya akan dapat dirasakan terutama oleh negara berkembang.
"Reformasi WTO dapat memperkuat sistem dan menjaga prinsip dasar, termasuk pengambilan keputusan secara konsensus serta perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang. Indonesia juga akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota," ujar Budi dikutip dari Antara, Rabu, 25 Maret 2026.
Sejumlah isu yang juga diperjuangkan Indonesia, antara lain, subsidi perikanan, pertanian, perdagangan berbasis elektronik, inkorporasi kesepakatan joint initiative, serta isu non-violation and situation complaints (NVSC).
Agenda tersebut telah dikoordinasikan secara intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga RI untuk memastikan posisi Indonesia kuat dalam perundingan multilateral.
Baca juga: Indonesia Desak Uni Eropa Buka Akses Pasar Produk Minyak Sawit
(Gedung WTO: Foto: dok WTO)
Soroti ketahanan hingga cadangan pangan pemerintah
Indonesia juga akan melanjutkan keterlibatan aktif dalam negosiasi ketentuan tambahan pada Agreement on Fisheries Subsidies (AFS) serta perundingan sektor pertanian yang menyoroti pentingnya ketahanan pangan, termasuk kebijakan cadangan pangan pemerintah.
Hal ini mengingat tantangan ke depan salah satunya adalah perubahan iklim yang akan mengubah produksi pangan dunia. Indonesia menilai aturan global di sektor tersebut harus memberikan ruang yang adil bagi negara berkembang dalam menjaga stabilitas pangan domestik.
"Indonesia selalu memperjuangkan dukungan terhadap petani dan nelayan kecil dalam isu perundingan pertanian dan subsidi perikanan, utamanya agar tercipta aturan yang adil, efektif dan berkelanjutan," kata Budi.
Dalam isu perdagangan digital, Indonesia menekankan pentingnya pembahasan komprehensif terkait masa depan moratorium bea masuk atas transmisi elektronik atau Customs Duties on Electronic Transmission (CDET) serta kelanjutan Work Programme on E-Commerce di WTO.
Menurut Budi, setiap kebijakan global di bidang niaga elektronik (e-commerce) harus mempertimbangkan kesenjangan digital serta kebutuhan pembangunan negara berkembang. Delegasi Indonesia dalam forum WTO tersebut akan dipimpin Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Perdagangan RI Johni Martha.
Selain menghadiri sidang utama, delegasi Indonesia dijadwalkan mengikuti sejumlah pertemuan tingkat menteri, pertemuan koordinasi kelompok negara berkembang, pertemuan bilateral, serta berbagai agenda pendukung lainnya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan perdagangan internasional.
Perkuat Sistem Perdagangan Global, Indonesia Gigih Dorong Reformasi WTO
