Darurat energi telah disuarakan di sejumlah negara sebagai dampak perang berkepanjangan antara AS dan Iran di Teluk Persia. Lantas, bagaimana situasinya di Indonesia?
Filipina, negara tetangga Indonesia di kawasan Asia Tenggara, telah mengumumkan darurat krisis energi akibat konflik Timur Tengah Selasa kemarin. Di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, pengisian bahan bakar minyak SPBU milik Pertamina masih berjalan normal, sedangkan SPBU swasta sudah tutup.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr telah mendeklarasikan darurat energi akibat konflk global yang dipicu perang antara Amerika Serikat-Israel menghadapi Iran.
Sejak awal Maret 2026, pemerintah Filipina telah mengumumkan pembatasan jam kerja dan sekolah. Tujuannya untuk penghematan energi.
Kebijakan ini sebagai dampak perang Amerika Serikat dan Iran selama tiga pekan terakhir telah memicu krisis global. Terjadi kenaikan harga minyak dunia dan distribusinya terhambat karena penutupan Selat Hormuz oleh pihak Iran.
Di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, Jawa Barat, Kompas memantau pengisian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum pada Rabu (25/3/2025). Dari dua SPBU milik Pertamina, aktivitas pengisian BBM berjalan normal.
Sementara di salah satu SPBU milik swasta Bandung, kondisinya tidak melayani konsumen. SPBU itu belum beroperasi karena tidak memiliki stok BBM.
“SPBU di sini sudah belum beroperasi lebih dari sepekan karena tidak ada pengiriman BBM. Saat ini para pekerja hanya di bengkel dan toko,” ungkap salah satu petugas yang tak mau menyebutkan namanya di SPBU tersebut.
Sophian (40), salah satu pengguna sepeda motor berharap, pemerintah bisa menjaga kestabilan harga tidak melonjak signikan di tengah krisis energi global. Pria yang sehari-sehari bekerja sebagai kuli bangunan ini mengaku khawatir krisis energi bisa memicu kenaikan harga BBM dan kebutuhn pokok lainnya.
Ia berharap pemerintah bisa menghentikan sementara program yang kurang prioritas di tengah kondisi krisis energi. “Program seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih akan baiknya dihentikan sementara agar pemerintah fokus menghadapi kondisi saat ini,” harap ayah tiga anak ini.
Hal senada disampaikan Agus (50), salah satu sopir angkot di wilayah Antapani. Menurutnya, kenaikan harga BBM secara signifikan akan memicu kenaikan harga BBM yang signifikan. Padahal, pemasukannya saat ini menurun drastis hingga 50 persen selama bulan Ramadan.
Agus meminta pemerintah pusat menghentikan sementara program pemerintah seperti MBG dan program lainnya yang memboroskan anggaran negara di tengah ancaman krisis energi akan melanda Indonesia.
“Dalam sehari saat saya harus membeli BBM hingga Rp 150.000, sedangkan pemasukan bersih saat ini hanya Rp 30.000. Jika harga BBM kembali naik, saya tidak tahu apakah masih tetap bekerja sebagai sopir,” tuturnya.
PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) memastikan seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Jawa Barat tetap aktif beroperasi untuk melayani kebutuhan energi masyarakat dengan optimal.
Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Susanto August Satria, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar.
"Stok BBM maupun gas dalam keadaan yang aman dan tercukupi. Masyarakat tidak perlu panik sehingga melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying, " tuturnya.
Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi berpendapat, krisis energi akan memicu kenaikan harga BBM dan barang kebutuhan pokok lainnya. Akibatnya daya beli masyarakat menurun drastis.
Hal ini sejalan dengan temuan Kompas di Pasar Kosambi di Kota Bandung pada Senin (23/3/2026). Para pedagang mengeluhkan penurunan pemasukan selama bulan Ramadan hingga 40 persen.
Menurut Acuviarta, sudah saatnya pemerintah mengevaluasi program dengan anggaran berskala besar seperti MBG dan Koperasi Merah Putih untuk mengantisipasi krisis energi akibat konflik global di Timur Tengah.
Ia memaparkan, sudah terjadi inflasi sejak bulan Oktober tahun lalu. Di satu sisi, perubahan tingkat pendapatan masyarakat sangat minim. Hal ini memicu warga terpaksa menguras terpaksa tabungan jangka menengah miliknya untuk kebutuhan sehari-hari.
“Dengan berbagai situasi ekonomi yang dihadapi masyarakat dan krisis energi sudah di depan mata, alangkah baiknya pemerintah mengevaluasi kembali program seperti MBG dan Koperasi Merah Putih,” ucapnya.
