Bisnis.com, CIREBON - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) mulai memperkuat sistem informasi dan layanan migrasi di daerah pengirim pekerja migran, termasuk Cirebon, guna menekan praktik keberangkatan ilegal yang kerap menjerat warga ke pekerjaan bermasalah di luar negeri.
Direktur Jenderal Perlindungan di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Rinardi Rusman mengatakan pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri.
Menurut dia, bekerja di luar negeri merupakan hak setiap warga negara, tetapi pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan prosesnya berlangsung aman, legal, dan melalui prosedur resmi. Tanpa sistem informasi kuat di daerah, calon pekerja migran berisiko terjebak pada tawaran kerja ilegal yang sering kali berakhir pada eksploitasi.
“Bekerja ke luar negeri itu hak masyarakat. Tetapi negara harus hadir memastikan prosesnya aman, legal, dan tidak menjerumuskan warga ke pekerjaan yang bermasalah,” kata Rinardi dalam kegiatan lokakarya perlindungan pekerja migran di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat belum lama ini.
Ia menegaskan, upaya pencegahan menjadi penting karena masih banyak warga yang berangkat secara nonprosedural dan baru melapor ke pemerintah ketika menghadapi masalah serius di negara tujuan. Pemerintah, kata Rinardi, menjadikan Cirebon sebagai salah satu daerah percontohan penguatan pusat layanan migrasi karena wilayah ini termasuk kantong pekerja migran yang cukup besar di Jawa Barat.
Selain Cirebon, beberapa daerah lain yang terlibat dalam program percontohan ini antara lain Tulungagung di Jawa Timur, Lampung, dan Deli Serdang di Sumatra Utara. Daerah-daerah tersebut dikenal sebagai wilayah dengan jumlah pekerja migran tinggi sekaligus memiliki kerentanan terhadap praktik perekrutan ilegal.
Baca Juga
- Cirebon Dilintasi 766.574 Kendaraan, Arus Balik Tak Setinggi Mudik
- JELAJAH LEBARAN 2026: Puncak Mudik, 140.000 Kendaraan Lewati Cirebon
- Destinasi Kuliner yang Wajib Disinggahi saat Mudik Cirebon
Melalui program ini, pemerintah akan memperkuat pusat informasi yang disebut Migrant Resource Center (MRC). Fasilitas tersebut diharapkan menjadi rujukan utama bagi masyarakat yang ingin mengetahui prosedur bekerja ke luar negeri.
Di pusat layanan ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi penting, mulai dari negara tujuan yang legal, jenis pekerjaan yang tersedia, syarat administrasi, hingga perkiraan biaya keberangkatan.
Dengan adanya pusat informasi tersebut, pemerintah berharap masyarakat tidak lagi mengandalkan informasi dari pihak tidak resmi yang berpotensi menyesatkan.
“Semua informasi terkait kerja ke luar negeri harus bisa diakses masyarakat secara terbuka, mulai dari prosedur sampai biaya. Tujuannya agar masyarakat tidak mudah tertipu,” ujar Rinardi.
Meski pemerintah telah menyediakan berbagai jalur resmi untuk bekerja ke luar negeri, praktik perekrutan ilegal masih marak terjadi. Modus yang digunakan perekrut umumnya menawarkan gaji tinggi dengan proses keberangkatan cepat tanpa dokumen lengkap.
Rinardi menjelaskan, tawaran pekerjaan yang terlalu mudah dan tidak memerlukan dokumen resmi biasanya menjadi indikasi awal perekrutan ilegal.
Dalam banyak kasus, calon pekerja migran dijanjikan pekerjaan dengan upah tinggi di luar negeri. Namun setelah tiba di negara tujuan, mereka justru dipaksa bekerja di sektor ilegal, termasuk industri perjudian daring atau penipuan digital.
“Kalau ada tawaran kerja dengan gaji tinggi tetapi prosesnya sangat mudah, bahkan tidak membutuhkan dokumen resmi, itu harus dicurigai. Itu biasanya tanda-tanda perekrutan ilegal,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah menilai pengawasan di tingkat desa masih menjadi titik lemah dalam pencegahan pekerja migran ilegal. Perekrut kerap masuk ke desa-desa untuk menawarkan pekerjaan kepada warga tanpa melalui jalur resmi.
Menurut Rinardi, pemerintah desa sebenarnya memiliki peran strategis dalam mencegah praktik tersebut. Aparat desa dapat melakukan sosialisasi kepada warga mengenai prosedur migrasi yang aman sekaligus memantau aktivitas perekrut di wilayahnya.
Ia juga menyebut dana desa dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosialisasi, pelatihan, maupun peningkatan literasi migrasi bagi masyarakat.
Tanpa keterlibatan aktif pemerintah desa, upaya pencegahan di tingkat pusat dinilai tidak akan berjalan efektif. Hal ini karena sebagian besar calon pekerja migran berasal dari wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses informasi.
“Kuncinya ada di desa. Jika desa aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, potensi warga berangkat secara ilegal bisa ditekan,” ujar Rinardi.
