JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi 2 DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia berharap ada kajian yang mendalam soal penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara atau pegawai swasta terkait rencana pemerintah melakukan penghematan bahan bakar minyak (BBM) dampak perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran.
Hal itu disampaikan oleh Ahmad Doli Kurnia dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Rabu (25/3/2026).
“Jangan sampai misalnya kebijakan ini justru tidak efektif ya. Tadi misalnya, pertama, penetapan hari, hari apa di antara 5 hari itu. Tadi kan sudah dijelaskan kalau di akhir, di hari (Jumat) itu ada kemungkinan dipakai untuk biasanya memang berlibur, jadi liburan gitu,” ucap Doli.
Doli lebih lanjut mendorong agar pemerintah juga memetakan instansi-instansi mana saja yang bisa menerapkan kebijakan work from home.
Sehingga penerapan kebijakan WFH tidak mengurangi esensi tugas utama sebagai ASN yang bekerja di bagian pelayanan publik.
Baca Juga: PT Jasamarga Transjawa Tol Tutup Sementara Rest Area KM 52B Jakarta-Cikampek
“Jangan sampai server-server pelayanan publik itu malah terbengkalai, karena kan itu sebetulnya fungsi utama dari fungsi birokrasi kita,” ujar Doli.
Di samping itu, Doli juga mendorong pemerintah untuk menciptakan kultur baru melalui sistem kerja.
“Misalnya penugasannya seperti apa, kemudian nanti monitoring nya juga seperti apa, dan evaluasi seperti apa, sampai misalnya target kerjanya itu harus ketat. Jangan sampai kemudian diserahkan pekerjaan itu ke rumah, tapi tidak punya target capaian kerja,” kata Doli.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi BBM serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau WFH sebagai langkah antisipasi dampak krisis global pada sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3).
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV
- dpr ri
- ahmad doli kurnia
- penerapan work from home
- kebijakan work from home
- work from home
- wfh
