JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi mendorong pemerintah menerapkan pembatasan subsidi bahan bakar minyak agar tepat sasaran sebagai penyelesaian jangka pendek dampak perang di Timur Tengah.
Hal tersebut disampaikan oleh Fahmi Radhi dalam dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Rabu (25/3/2026).
“Salah satunya adalah pembatasan subsidi BBM agar tepat sasaran. Karena Sri Mulyani (Eks Menteri Keuangan) pernah mengungkapkan setahun yang lalu itu ada sekitar Rp90 Triliun subsidi yang salah sasaran,” ucap Fahmi.
“Nah itu fokus aja, itu bisa mengatasi masalah jangka pendek ada penghematan dan yang nanggung cost tadi tidak harus UMKM, transportasi, tapi masyarakat yang memang mampu, dia harus beralih dari BBM yang disubsidi ke BBM yang nonsubsidi,” katanya.
Fahmi mengatakan, sebelumnya di pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sudah pernah dibuat peraturan pemerintah soal pembatasan subsidi bahan bakar minyak agar tepat sasaran.
Namun, kata Fahmi, selama 10 tahun aturan itu hanya dibuat tanpa diterapkan.
Baca Juga: Pengamat: Pemerintah Jangan Berharap Banyak WFH Bisa Menghemat BBM
“Pemerintahan Jokowi hanya mewacanakan tapi tidak pernah diterapkan. Nah saya kira selain Work From Home, saya setuju itu. Tapi itu tidak jalan satu-satunya, ada kebijakan lain yakni pembatasan subsidi BBM agar tepat sasaran,” ucap Fahmi.
Di samping itu, Fahmi mendorong Indonesia untuk mengubah paradigma dengan beralih dari energi fosil ke energi terbarukan.
“Saya kira pidato Presiden di awal pemerintahannya sudah bilang, saya ingin mencapai ketahanan energi dengan resource yang dimiliki dalam negeri. Kita punya resource yang banyak sekali, tidak terhitung untuk energi baru terbarukan. Tapi memang kita nggak punya teknologi,” kata Fahmi.
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV
- pembatasan subsidi bbm
- subsidi bbm
- bbm
- bahan bakar minyak
- penghematan bbm
