JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan kebijakan efisiensi bahan bakar minyak (BBM) merupakan langkah kehati-hatian.
Oleh karena itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menyatakan, kebijakan ini bukan dalam keadaan kondisi darurat.
“Kebijakan ini diambil sekarang sebagai langkah antisipatif dan kehati-hatian, bukan karena kondisi darurat,” kata Rico saat dihubungi Kompas.com, Rabu (25/3/2026).
Baca juga: WFH hingga Efisiensi BBM Pertahanan, Strategi Pemerintah Hadapi Tekanan Energi Global
Ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi BBM di lingkungan Kemhan merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadapi dinamika geopolitik yang dapat memengaruhi harga energi.
“Jadi indikator dasarnya (penetapan kebijakan efisiensi BBM) adalah perkembangan situasi global, khususnya di kawasan Eropa dan Timur Tengah,” jelas dia.
Namun, Rico tidak menjelaskan berapa lama kebijakan ini akan berlangsung.
“Akan disesuaikan dengan evaluasi situasi dan kebutuhan ke depan. Untuk soal suplai BBM pertahanan, prinsipnya adalah memastikan dukungan kebutuhan operasional strategis tetap terjaga,” tegas Rico.
Baca juga: Kemenhan-TNI Efisiensi BBM, Anggota DPR: Tak Kurangi Komitmen Pertahanan
Sebelumnya, Kemenhan bersama TNI menyiapkan langkah efisiensi atau pengiritan penggunaan BBM sebagai bentuk antisipasi terhadap dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi stabilitas energi.
Rico mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari mitigasi dini untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional.
"Pemerintah memandang perlunya mitigasi dini guna menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional," kata Rico dalam keterangannya, Senin (23/3/2026).
Baca juga: Pengamat Nilai Efisiensi BBM Kemhan–TNI Cerminkan Penyesuaian Konsep Operasi Militer
Menurut Rico, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya langkah proaktif serta efisiensi nasional tanpa mengganggu pelayanan publik maupun kesiapsiagaan negara.
"Sebagai tindak lanjut, Kemhan dan TNI melakukan penyesuaian internal yang bersifat administratif dan manajerial," ujarnya.
Ia menjelaskan, efisiensi difokuskan pada aspek pendukung, sementara operasional strategis dan kesiapsiagaan pertahanan tetap menjadi prioritas utama yang dijaga secara optimal.
"Langkah yang disiapkan antara lain pengaturan penggunaan sumber daya secara lebih efektif dan berbasis prioritas, termasuk dalam operasional alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta mobilitas dinas," jelasnya.
Baca juga: Efisiensi BBM, Kemhan Pastikan Operasional Strategis TNI Tak Terganggu
Menurutnya, kebijakan dilaksanakan secara adaptif, terukur, dan bertahap sesuai kebutuhan masing-masing satuan kerja.
Beberapa skema yang disiapkan mencakup penyesuaian hari kerja dari lima hari menjadi empat hari pada fungsi tertentu yang memungkinkan.
"Kemudian, pengaturan penggunaan alutsista berdasarkan indeks prioritas dan kebutuhan operasi, serta pembatasan penggunaan kendaraan dinas dan angkutan jemputan pegawai dengan tetap memperhatikan efektivitas pelaksanaan tugas," jelas Rico.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
