FAJAR, JAKARTA – Pemerintah resmi membatalkan rencana penerapan sekolah daring yang sebelumnya diwacanakan berlaku pada April 2026. Keputusan ini diambil setelah koordinasi lintas kementerian dengan mempertimbangkan kualitas pembelajaran siswa.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa proses belajar mengajar tetap dilaksanakan secara tatap muka (luring) seperti biasa. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan pembelajaran berjalan optimal.
“Proses pembelajaran harus semakin optimal. Jangan sampai timbul learning loss,” ujar Pratikno dalam keterangan resminya, Rabu (25/3).
Sebelumnya, pemerintah sempat mengkaji opsi pembelajaran daring maupun hybrid sebagai bagian dari upaya efisiensi energi dan antisipasi situasi global. Namun, hasil pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini.
Pratikno menjelaskan, menjaga kualitas pendidikan menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, pembelajaran daring tidak dijadikan prioritas dalam waktu dekat.
Ia juga menekankan bahwa perhatian pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, saat ini difokuskan pada peningkatan kualitas sektor pendidikan secara menyeluruh. Program seperti revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul menjadi bagian dari agenda utama.
Dengan keputusan ini, seluruh kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung secara langsung, guna meminimalisasi potensi penurunan kualitas pembelajaran (learning loss) yang sempat menjadi kekhawatiran pemerintah. (jpg/*)
