Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan pemerintah mendorong pemangkasan lanjutan perjalanan dinas kepala daerah sebagai salah satu langkah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Strategi ini diharapkan dapat mendorong efisiensi energi di tengah tingginya harga minyak dunia karena Perang Iran.
Kebijakan tersebut menjadi pelengkap dari rencana penerapan skenario work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN). “Saya sudah menyampaikan untuk efisiensi kepala daerah, dan saya akan menekankan lagi efisiensi anggaran, terutama perjalanan dinas yang tidak perlu, itu dari dulu saya sampaikan,” kata Tito di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (25/3).
Tito mengatakan pihak Pemerintah Daerah (Pemda) diminta memprioritaskan kegiatan penting dan menunda agenda yang tidak memiliki urgensi tinggi. Kemendagri juga meminta kantor-kantor Pemda untuk menerapkan mekanisme penghematan energi di lingkungan perkantoran, antara lain pengurangan penggunaan listrik yang tidak perlu, seperti mematikan lampu dan pendingin ruangan saat tidak digunakan.
“Kita bisa gunakan mekanisme pada waktu Pandemi Covid-19 lalu. Misalnya, jangan meninggalkan kantor saat kondisi lampu dan AC masih hidup,” ujar Tito.
Tito juga menyampaikan telah memberikan instruksi kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk bersiap menerapkan kebijakan WFH nantinya. Meski begitu, Tito menggarisbawahi layanan publik yang bersifat esensial berjalan normal selama penerapan WFH, seperti layanan transportasi, penanganan darurat, rumah sakit, dan kebersihan.
Kapolri periode 2016-2019 ini menjelaskan, pemerintah turut mempertimbangkan penggunaan kembali mekanisme pengawasan kinerja ASN berbasis sistem kepegawaian seperti yang diterapkan pada masa pandemi. Pemerintah dapat memanfaatkan sistem absensi daring dan pelacakan lokasi untuk memastikan ASN menjalankan tugas dari rumah secara disiplin.
“Dulu ada sistem namanya SIMPEG untuk menjaga karyawan itu betul-betul WFH, ada di rumah, supaya enggak lari kemana-mana yang nanti malah menambah konsumsi BBM,” ujar Tito.
Apabila Presiden Prabowo nantinya telah menyetujui pemberlakukan WFH satu hari dalam sepekan, maka pihak kementerian dan lembaga lainnya bakal merilis aturan turunan dalam bentuk surat edaran.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menerbitkan surat edaran bagi ASN pusat, sementara Kemendagri akan mengeluarkan surat edaran untuk pemerintah daerah. Langkah serupa juga akan diikuti oleh kementerian sektoral lainnya. “Setelah ada arahan Bapak Presiden, baru nanti diumumkan resmi. Sabar-sabar saja,” kata Tito.
