Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan skenario efisiensi anggaran jilid 2 yang ditujukan untuk mencegah pelebaran defisit APBN 2026 melampaui 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Purbaya mengemukakan bahwa skenario efisiensi telah disiapkan menyusul eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang menyebabkan harga minyak dunia melonjak, sehingga akan turut mengerek anggaran subsidi BBM dan energi dalam negeri.
Di luar target penghematan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp80 triliun yang sebelumnya diutarakan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Purbaya membeberkan adanya potensi tambahan dana hasil efisiensi senilai Rp40 triliun yang bersumber dari rasionalisasi program MBG yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
"MBG juga akan melakukan beberapa efisiensi. Sabtu diberhentiin kalau enggak salah. Biasanya [pemberian MBG] seminggu, 6 hari, dia [Kepala BGN Dadan Hindayana] bilang akan jadi 5 hari. Jadi ada pengurangan cukup banyak, dia bilang aja Rp40 triliun, hitungan kasarnya, bahkan bisa lebih," ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Lebih lanjut, bendahara negara menyatakan bahwa pemangkasan anggaran MBG ini bukan merupakan instruksi dari Kementerian Keuangan. Menurutnya, inisiatif tersebut datang dari evaluasi internal BGN yang menilai pelaksanaan program masih bisa dioptimalkan menyesuaikan dengan dinamika ekonomi makro saat ini.
"Bukan saya yang memotong. Dia [Kepala BGN] bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan seperti sekarang. Jadi jangan dibilang MBG tutup mata, tidak, mereka juga melakukan efisiensi," ucapnya.
Baca Juga
- Efisiensi Anggaran Lagi, Pengusaha Waswas Investasi hingga Tenaga Kerja Tertekan
- Istana: Pemerintah Kaji Kebijakan WFH Sehari dalam Sepekan demi Efisiensi Energi
- Prabowo Soroti Efisiensi Anggaran di Tengah Tekanan Global, Tegaskan Defisit APBN Dijaga di Bawah 3 Persen
Kendati demikian, sambung Purbaya, opsi perubahan frekuensi distribusi MBG tersebut masih berstatus usulan dan menunggu lampu hijau dari Presiden Prabowo Subianto.
Beban Pemotongan MerataSelain menyentuh program MBG, Kementerian Keuangan juga tengah mematangkan skema penyisiran anggaran operasional di seluruh kementerian/lembaga.
Seperti disampaikan sebelumnya, pos yang disasar adalah biaya operasional K/L melalui optimalisasi kebijakan Work From Anywhere (WFA) hingga peninjauan kembali Anggaran Belanja Tambahan (ABT) di pagu masing-masing K/L.
Terkait dengan mekanisme pemotongan kali ini, Purbaya menyatakan akan menerapkan kebijakan efisiensi secara merata ke seluruh K/L. Langkah tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasinya, yang mana banyak K/L justru meminta tambahan dana ketika dirinya meminta setiap instansi negara melakukan evaluasi anggaran mandiri.
Oleh sebab itu, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu memutuskan untuk mengambil alih kendali penuh.
"Saya simpulkan, kalau begini caranya saya tidak bisa mengharapkan pemotongan dari Anda. Ya sudah, kalau begitu [pemotongan] dari saya, nanti anda atur," ujar Purbaya.
Meski langkah pengetatan ini mengesankan adanya tekanan berat pada kas negara, Purbaya meminta pasar dan publik untuk tidak bereaksi berlebihan. Menurutnya, langkah penghematan justru langkah antisipatif agar fiskal tetap sehat, bukan indikasi krisis.
"Dengan itu [efisiensi anggaran belanja K/L] saja, bantalan kita masih cukup," perkiraan Purbaya.
