JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi Nasdem Amelia Anggraini mengatakan, efisiensi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan TNI justru memperkuat mereka, bukan memperlemah.
"Kunci dari kebijakan ini terletak pada keseimbangan antara bagaimana negara dapat menghemat tanpa mengorbankan kemampuan pertahanan. Dan efisiensi yang tepat justru bisa memperkuat postur TNI, bukan melemahkannya," ujar Amelia kepada Kompas.com, Rabu (25/3/2026).
Amelia menjelaskan, upaya efisiensi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola logistik pertahanan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan, terutama di tengah situasi global terkait pasokan energi.
Baca juga: Kebijakan Efisiensi BBM, Kemhan: Arahan Presiden Prabowo Subianto
Menurutnya, penggunaan BBM pada alutsista tidak semata-mata soal konsumsi energi, tetapi berkaitan langsung dengan tingkat kesiapan tempur, frekuensi latihan, serta mobilitas satuan di lapangan.
"Oleh karena itu, efisiensi tidak boleh diterjemahkan sebagai pengurangan yang berpotensi menurunkan readiness TNI," ucapnya.
Lalu, terkait penggunaan kendaraan dinas, efisiensi dapat dilakukan melalui optimalisasi penggunaan, digitalisasi monitoring konsumsi BBM, serta penerapan standar operasional yang lebih disiplin.
Sedangkan untuk alutsista, lanjut Amelia, pendekatannya harus lebih teknis.
"Seperti peningkatan efisiensi mesin, modernisasi sistem, hingga pengaturan siklus operasional yang tetap menjaga kesiapsiagaan," imbuh Amelia.
Baca juga: Kemhan Efisiensi BBM: Langkah Antisipatif, Bukan karena Kondisi Darurat
Efisiensi BBMSebelumnya, Kemenhan bersama TNI menyiapkan langkah efisiensi atau pengiritan penggunaan BBM sebagai bentuk antisipasi terhadap dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi stabilitas energi.
Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari mitigasi dini untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional.
"Pemerintah memandang perlunya mitigasi dini guna menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional," kata Rico dalam keterangannya, Senin (23/3/2026).
Baca juga: WFH hingga Efisiensi BBM Pertahanan, Strategi Pemerintah Hadapi Tekanan Energi Global
Menurut Rico, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya langkah proaktif serta efisiensi nasional tanpa mengganggu pelayanan publik maupun kesiapsiagaan negara.
"Sebagai tindak lanjut, Kemhan dan TNI melakukan penyesuaian internal yang bersifat administratif dan manajerial," ujarnya.
Ia menjelaskan, efisiensi difokuskan pada aspek pendukung, sementara operasional strategis dan kesiapsiagaan pertahanan tetap menjadi prioritas utama yang dijaga secara optimal.
"Langkah yang disiapkan antara lain pengaturan penggunaan sumber daya secara lebih efektif dan berbasis prioritas, termasuk dalam operasional alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta mobilitas dinas," jelasnya.
Baca juga: Kemenhan-TNI Efisiensi BBM, Anggota DPR: Tak Kurangi Komitmen Pertahanan
Menurutnya, kebijakan dilaksanakan secara adaptif, terukur, dan bertahap sesuai kebutuhan masing-masing satuan kerja.
Beberapa skema yang disiapkan mencakup penyesuaian hari kerja dari lima hari menjadi empat hari pada fungsi tertentu yang memungkinkan.
"Kemudian, pengaturan penggunaan alutsista berdasarkan indeks prioritas dan kebutuhan operasi, serta pembatasan penggunaan kendaraan dinas dan angkutan jemputan pegawai dengan tetap memperhatikan efektivitas pelaksanaan tugas," jelasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
