Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah sektor usaha bakal terdampak akibat kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari sepekan untuk aparatur sipil negara (ASN).
Center of Reform on Economics (CORE) memprediksi bahwa dampak dari kebijakan itu terhadap ekonomi cenderung terbatas dan tidak merata. Penghematan BBM dari berkurangnya mobilitas harian, terutama di kota-kota besar, juga diperkirakan hanya berkontribusi kecil apabila dibandingkan dengan total konsumsi energi nasional yang lebih banyak dari sektor industri, logistik, dan pembangkit listrik.
"Dari sisi sektoral, yang paling terdampak justru sektor transportasi dan aktivitas penunjangnya, seperti angkutan umum, ride-hailing, hingga sebagian UMKM yang bergantung pada mobilitas harian pekerja," ujar ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet kepada Bisnis, Rabu (25/3/2026).
Selain itu, Yusuf turut memperkirakan sektor ritel serta makanan dan minuman di kawasan perkantoran berpotensi mengalami penurunan permintaan karena berkurangnya lalu lintas pekerja.
Di sisi lain, sektor digital dan jasa berbasis online justru bisa sedikit diuntungkan karena ada pergeseran aktivitas ke rumah. "Jadi efeknya lebih ke redistribusi aktivitas ekonomi, bukan penurunan konsumsi energi secara signifikan," ujarnya.
Dampak Minim ke APBNAdapun dampak penghematan dari skema WFH kepada disiplin fiskal diperkirakan terbatas. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga batas defisit APBN tahun ini di bawah 3% terhadap PDB.
Baca Juga
- Hore, Pemprov Jabar Terapkan WFA dan WFH Hingga 27 Maret 2026
- Pemerintah Rancang 1 Hari WFH dalam Sepekan, Mendagri Janji Pelayanan Pemda Aman
- Pemprov Jatim: Guru, Nakes, hingga BPBD Tak Jalankan Skema WFH Sehari dalam Sepekan
Menurut Lembaga Penyilidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), kebijakan WFH satu hari selama sepekan menggarisbawahi perlunya pemerintah untuk turut memotong anggaran belanja jumbo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
"Untuk menjaga defisit rasanya [WFH satu hari] tidak akan terlalu besar dampaknya karena anggaran yang direalokasikan tidak terlalu signifikan. Akan cukup berdampak apabila pemerintah memotong anggaran yang memakan anggaran fiskal cukup besar, seperti MBG dan KDMP," terang ekonom LPEM UI Teuku Riefky kepada Bisnis, Rabu (25/3/2026).
Senada, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menilai pengaruh kebijakan WFH sehari kepada komitmen menjaga defisit APBN di bawah 3% cenderung kecil apabila tanpa dibarengi dengan memotong anggaran jumbo.
"Tanpa rincian teknis mengenai cakupan pegawai, keterlibatan swasta, dan lama penerapan, belum tepat memberi angka pasti. Alasannya, penghematan dari kerja dari rumah terutama hanya menyasar sebagian belanja operasional dan sedikit menahan laju konsumsi BBM," terang Josua kepada Bisnis, Rabu (25/3/2026).
Selain anggaran belanja jumbo, Josua turut menyinggung besarnya bunga utang yang merupakan belanja wajib pemerintah setiap tahunnya. Berdasarkan catatan Bisnis, estimasi anggaran yang sudah dipakai pemerintah untuk membayar bunga utang mencapai Rp99,8 triliun atau 28,% dari total belanja pemerintah sampai dengan 28 Februari 2026 (Rp346,1 triliun).
Oleh sebab itu, Josua memandang bahwa skema kerja dari rumah ini hanya alat bantu untuk menahan pelebaran tekanan fiskal. Penentu utamanya tetap tiga hal, yaitu berapa lama harga minyak bertahan tinggi, seberapa besar tekanan rupiah, dan seberapa kuat pemerintah menambah penerimaan.
"Bila harga minyak bertahan sangat tinggi lebih lama, kerja dari rumah saja jelas tidak cukup dan harus ditopang oleh efisiensi belanja yang lebih luas, tambahan penerimaan komoditas, serta pengelolaan pembiayaan yang sangat disiplin," ujarnya.
