Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, mendukung rencana kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah cepat merespons dampak konflik global terhadap energi.
Eddy menyebut WFH dapat menjadi solusi sementara untuk menekan konsumsi BBM di tengah ketidakpastian global akibat perang Iran-Israel-AS. Namun, ia menekankan langkah tersebut perlu diikuti pembenahan kebijakan energi jangka panjang.
Menurutnya, lonjakan harga minyak dunia berpotensi meningkatkan beban subsidi energi dan menekan ruang fiskal negara. Karena itu, reformasi subsidi menjadi hal mendesak yang tidak bisa ditunda.
"Lonjakan harga minyak global akan berdampak pada meningkatnya beban subsidi energi dan mempersempit ruang fiskal negara. Karena itu, kita perlu bergegas untuk melakukan pembenahan subsidi energi agar tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan," ujar Eddy dalam keterangannya, Rabu (25/3/2026).
Eddy juga menegaskan pembenahan subsidi energi merupakan cara untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat yang paling membutuhkan sekaligus mengurangi risiko salah sasaran ketika subsidi justru dinikmati oleh kalangan mampu.
Ia menilai selama ini penyaluran subsidi energi belum tepat sasaran. Ia menyebut sebagian besar pengguna BBM dan LPG bersubsidi justru berasal dari kalangan mampu yang tidak berhak menerima.
Ia menegaskan penataan kebijakan subsidi energi harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional, tidak hanya dari sisi pasokan tetapi juga pengelolaan yang adil dan efisien.
"Menata kebijakan subsidi energi harus diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Saya sampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa ketahanan energi tidak hanya berbicara soal ketersediaan dan keandalan pasokan, tetapi juga tentang efektivitas negara mengelola sumber daya energi secara adil, efisien dan berkelanjutan," tegasnya.
Ia juga mendorong pengalihan anggaran subsidi yang tidak tepat sasaran ke sektor yang lebih produktif, termasuk pengembangan energi baru terbarukan guna menjaga keberlanjutan fiskal dan kemandirian energi.
"Subsidi energi harus menjadi instrumen yang tepat sasaran dan sangat bisa dialihkan untuk pengembangan energi terbarukan untuk menjamin keandalan energi nasional ke depannya. Ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk wujudkan ketahanan energi," tutupnya.
(prf/ega)
