PEMERINTAH Kabupaten Tasikmalaya menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini merupakan bagian dari rencana strategis pemerintah pusat untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah tantangan energi global.
Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto, terutama dalam mengambil langkah antisipatif menghadapi situasi geopolitik dunia yang berdampak langsung pada ketahanan energi nasional.
Skema Kerja 4-1 dan Antisipasi GeopolitikMenurut Cecep, skema yang direncanakan adalah empat hari bekerja di kantor dan satu hari bekerja dari rumah dalam sepekan. Ia menilai penyesuaian pola kerja ini sangat memungkinkan untuk diterapkan di tingkat daerah. "Kebijakan WFH satu hari dalam sepekan dapat diimplementasikan sebagai penyesuaian pola kerja bagi ASN di daerah. Pada prinsipnya, kami siap mengikuti kebijakan pemerintah pusat," ujarnya, Rabu (25/3/2026).
Baca juga : Pemkot Bandung Siap Ikuti Kebijakan WFH ASN Pemerintah Pusat
Digitalisasi sebagai Kunci Pelayanan PublikMeskipun mendukung penuh pengurangan mobilitas fisik ASN, Cecep memberikan catatan kritis bahwa kebijakan ini tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran ASN, baik secara fisik maupun daring, harus tetap memberikan layanan maksimal.
Untuk memastikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berkomitmen memperkuat digitalisasi pelayanan publik di seluruh perangkat daerah.
"Yang terpenting pelayanan tetap berjalan. Jangan sampai WFH justru memperlambat pelayanan. Kita harus menjaga itu bersama karena sistem daring sudah tersedia," tambahnya.
Cecep menjelaskan bahwa adaptasi teknologi ini bukan hal baru bagi Pemkab Tasikmalaya. Pemanfaatan teknologi dalam aktivitas internal, seperti rapat koordinasi virtual, telah terbukti meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan.
Dengan penguatan sistem digital ini, diharapkan target menekan konsumsi BBM nasional dapat tercapai tanpa mengurangi produktivitas birokrasi di Kabupaten Tasikmalaya. (H-3)
