Lebaran memang mampu menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik itu, tersirat post-holiday financial slump. Pada Lebaran 2026, fenomena dompet ”gersang” itu diwarnai masih tingginya harga sejumlah pangan serta kekhawatiran terjadinya krisis dan kenaikan harga bahan bakar minyak akibat perang.
Post-holiday financial slump merupakan fenomena musiman kelesuan finansial masyarakat pascaliburan. Dalam konteks Lebaran, fenomena itu setidaknya dipicu oleh tiga faktor utama. Pertama, inflasi Lebaran yang terjadi akibat kenaikan harga bahan pokok dan tarif transportasi selama periode arus mudik dan balik.
Kedua, pengeluaran konsumtif, seperti biaya perjalanan mudik-balik, pembelian baju baru, dan ”salam tempel” atau amplop Lebaran yang kadang melebihi anggaran. ”Mumpung setahun sekali” biasanya menjadi mantra mujarab bagi masyarakat untuk mengeluarkan isi dompet dan membelanjakan tunjangan hari raya (THR) selama Lebaran.
Ketiga, penipisan tabungan lantaran digunakan untuk membiayai pengeluaran selama libur Lebaran. Bahkan, acap kali dana darurat terpaksa dikorek guna membiayai pengeluaran atau kebutuhan-kebutuhan tak terduga selama libur Lebaran.
Perputaran uang selama periode Lebaran 2026 mencapai Rp 148,39 triliun atau meningkat sekitar 8 persen secara tahunan.
Maka, tidak mengherankan kebutuhan dan perputaran uang selama Lebaran sangat besar. Pada periode Lebaran 2026, misalnya, Bank Indonesia menyiapkan uang tunai sebesar Rp 185,6 triliun. Jumlah ini meningkat sekitar 15 persen dibandingkan periode Lebaran 2025.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan perputaran uang selama periode Lebaran 2026 mencapai Rp 148,39 triliun atau meningkat sekitar 8 persen secara tahunan. Perkiraan itu berdasarkan asumsi rata-rata pengeluaran per keluarga sebesar Rp 4,125 juta atau naik 10 persen secara tahunan.
Peningkatan perputaran uang itu justru terjadi di tengah tren penurunan jumlah pemudik pada 2026. Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik pada Lebaran 2026 diperkirakan 143,9 juta orang atau sekitar 50,6 persen dari total populasi Indonesia. Jumlah ini turun 1,75 persen dibandingkan Lebaran 2025 yang mencapai 146,4 juta orang.
Penurunan jumlah pemudik tersebut menjadi salah satu indikator pelemahan daya beli masyarakat. Sejak pandemi Covid-19, ketahanan daya beli masyarakat dirongrong gejolak harga pangan, pemutusan hubungan kerja, dan stagnasi pertumbuhan pendapatan.
Hasil riset Litbang Kompas menunjukkan, pada 2010-2025, kenaikan pendapatan tidak bisa mengimbangi kenaikan pengeluaran. Selama 15 tahun, kenaikan gaji pekerja lulusan SD sebesar 155,9 persen, pekerja lulusan SMP 148,2 persen, pekerja lulusan sarjana D-4 dan S-1 sebesar 87,3 persen, serta pekerja lulusan S-2 dan S-3 sebesar 20,2 persen.
Kenaikan gaji tersebut berada jauh di bawah kenaikan pengeluaran. Rata-rata pengeluaran bulanan per kapita melonjak 217,3 persen dari Rp 494.485 pada 2010 menjadi Rp 1,57 juta pada 2025 (Kompas, 23/3/2026).
Daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya menguat itu tecermin dalam pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada 2025, yakni 4,98 persen secara tahunan. Sepanjang 2025, komponen terbesar pertumbuhan ekonomi itu hanya sekali tumbuh di atas 5 persen, yakni 5,11 persen pada triwulan IV. Selain triwulan tersebut, pertumbuhannya di bawah 5 persen.
Di tengah kondisi itu, fenomena musiman post-holiday financial slump kembali datang. Seusai libur Lebaran kali ini, kelesuan dompet masyarakat tidak hanya dihantui kenaikan harga pangan serta kekhawatiran terjadinya kelangkaan pasokan dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Pada 25 Maret 2026 atau H+3 Lebaran, harga sejumlah pangan pokok, seperti beras, gula pasir, cabai rawit hijau, dan telur ayam ras, masih tinggi. Cuaca ekstrem, panen yang tertunda, belum dimulainya musim giling tebu, dan banyak pedagang pasar tradisonal yang belum aktif menjadi pemicunya.
Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, pada 25 Maret 2026, harga rerata nasional beras medium I dan II masing-masing Rp 15.850 per kilogram (kg) dan Rp 15.950 per kg. Harga tersebut berada di atas harga eceran tertinggi (HET) beras medium yang ditetapkan pemerintah Rp 13.500 per kg.
Harga rerata nasional gula pasir lokal atau gula kristal putih mencapai Rp 18.850 per kg. Harga tersebut berada di atas harga acuan penjualan (HAP) gula pasir di tingkat konsumen Rp 17.500 per kg.
Adapun harga rerata nasional cabai rawit hijau dan telur ayam ras masing-masing Rp 61.150 per kg dan Rp 33.350 per kg. Harga tersebut juga masih berada di atas HAP cabai rawit hijau dan telur ayam ras di tingkat konsumen yang masing-masing ditetapkan Rp 40.000-Rp 57.000 per kg dan Rp 27.000-Rp 30.000 per kg.
Sementara itu, terkait dengan dampak konflik di Timur Tengah, harga minyak mentah dunia terus berfluktuasi tinggi di atas asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok 70 dolar AS per barel.
Kendati begitu, pemerintah belum berencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun, harga BBM nonsubsdi telah naik per 1 Maret 2026 atau sehari setalah Iran diserang Israel dan Amerika Serikat. Di wilayah Jawa, misalnya, harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp 11.800 per liter menjadi Rp 12.300 per liter dan harga Dexlite naik dari Rp 13.250 per liter menjadi Rp 14.200 per liter.
Seusai Lebaran, masyarakat mengalami ”post-holiday financial slump”. Selama fase itu, setidaknya pemerintah perlu menjaga stabilitas stok dan harga pangan dan energi agar daya beli masyarakat tidak semakin tergerus.
Terkait stok BBM, pada 13 Maret 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan, ketahanan stok RON 90 mencapai 24,39 hari, RON 92 mencapai 28 hari, RON 98 mencapai 31 hari. Sementara untuk solar subsidi, kapasitas cadangan mencapai 16,41 hari, solar CN 53 mencapai 46 hari, dan Avtur 38 hari.
Pemerintah juga tengah berupaya mencari sumber alternatif pasokan minyak mentah dari Amerika Serikat dan Australia untuk menambah stok BBM nasional. Selain itu, untuk menghemat stok BBM nasional, pemerintah memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (WFH) 1 hari dalam 5 hari kerja bagi aparatur sipil negara pascalibur Lebaran.
Namun, selama perang di Timur Tengah belum berakhir, upaya-upaya pemerintah tersebut belum mampu menepis kekhawatiran sebagian besar masyarakat. Apalagi, sejumlah negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Vietnam, sudah menaikkan harga BBM. Bahkan, Filipina telah mengumumkan darurat energi pada 24 Maret 2026.
Sekali lagi, seusai Lebaran, masyarakat mengalami post-holiday financial slump. Selama fase itu, setidaknya pemerintah perlu menjaga stabilitas stok dan harga pangan dan energi agar daya beli masyarakat tidak semakin tergerus.
