Kelompok Garis Keras Iran Ambil Alih Posisi Keamanan Nasional, Lebanon Usir Duta Besar Iran

erabaru.net
11 jam lalu
Cover Berita

Pada Selasa (24/3/2026), Iran mengumumkan penunjukan mantan komandan Garda Revolusi, Mohammad Bagher Zolghadr, sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, menggantikan Ali Larijani yang sebelumnya dilaporkan tewas dalam serangan terarah oleh Amerika Serikat dan Israel. Pada saat yang sama, sikap Lebanon dan negara-negara Teluk terhadap Iran juga terlihat semakin keras.

EtIndonesia. Presiden Masoud Pezeshkian secara resmi mengumumkan penunjukan baru sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran. Zolghadr pernah menjabat sebagai komandan di Garda Revolusi dengan pangkat brigadir jenderal, serta lama memegang posisi penting dalam sistem keamanan Iran, termasuk sebagai wakil menteri dalam negeri bidang keamanan, wakil di staf umum angkatan bersenjata, dan penasihat senior di lembaga peradilan.

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dipimpin oleh presiden dan merupakan lembaga inti yang mengkoordinasikan kebijakan keamanan dan luar negeri. Para analis menilai bahwa penunjukan Zolghadr menandakan Iran kemungkinan akan mengambil pendekatan yang lebih keras dan lebih militeristik dalam isu nuklir dan konflik regional ke depan.

Namun, jika Iran terus mengambil garis keras, negara-negara tetangganya tampaknya tidak lagi bersikap toleran.

Pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Lebanon mengumumkan pencabutan akreditasi terhadap calon duta besar Iran dan menetapkannya sebagai “persona non grata”, serta memerintahkan agar ia meninggalkan negara tersebut sebelum  Minggu. Lebanon juga menarik duta besarnya dari Iran, dengan menuduh Teheran melanggar norma diplomatik dan kesepakatan bilateral.

Seiring meningkatnya serangan Iran terhadap negara-negara Teluk Persia, negara-negara Arab yang selama ini cenderung netral atau hanya bersikap defensif dalam konflik AS-Iran kini mulai bergabung dalam barisan yang menentang Iran, dengan sikap yang semakin tegas.

Menurut laporan The Wall Street Journal, sumber yang mengetahui situasi tersebut mengungkapkan bahwa Arab Saudi baru-baru ini telah menyetujui penggunaan pangkalan udara Raja Fahd oleh militer AS. Sebelumnya, Arab Saudi menegaskan tidak akan mengizinkan wilayah atau wilayah udaranya digunakan untuk menyerang Iran. Namun setelah Iran meluncurkan rudal dan drone ke fasilitas energi Saudi dan ibu kota Riyadh, sikap tersebut mulai berubah. Sumber menyebutkan bahwa Putra Mahkota Mohammed bin Salman ingin segera memulihkan daya tangkal, dan “keterlibatan militer Saudi hanya tinggal menunggu waktu”.

Sementara itu, Uni Emirat Arab juga sedang mempertimbangkan untuk mengirim pasukan ke dalam konflik, serta menolak kesepakatan gencatan senjata yang masih mempertahankan sebagian kemampuan militer Iran. 

Pemerintah UEA menyatakan akan menutup sejumlah lembaga yang terkait langsung dengan rezim Iran dan Garda Revolusi, serta memperingatkan kemungkinan pembekuan aset Iran senilai miliaran dolar di wilayahnya.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat sedang mendorong pembentukan “sistem pertahanan udara dan pertahanan bersama” yang melibatkan Israel dan negara-negara Arab. Meskipun masih ada perbedaan pandangan, konsensus regional dalam menghadapi ancaman Iran tampak semakin menguat dengan cepat. (Hui)

Sumber : NTDTV.com


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pengamat: Kendaraan dan Kompor Listrik Kunci Tekan Ketergantungan Impor Energi
• 32 menit laluidxchannel.com
thumb
Rencana Perdamaian AS-Iran Dorong Bitcoin Melesat di Atas USD71 Ribu
• 7 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Kemensos Salurkan Bantuan Banjir Pasuruan, Pastikan Kebutuhan Warga Terpenuhi
• 22 jam lalukumparan.com
thumb
KPAI Imbau Orang Tua Atur Jadwal Arus Balik agar Anak Tidak Kelelahan Jelang Masuk Sekolah
• 52 menit lalupantau.com
thumb
KAI Logistik Operasikan Container Yard 2 Merapi Perkuat Distribusi Energi
• 5 jam lalumediaapakabar.com
Berhasil disimpan.