Perubahan iklim yang mengakibatkan tingginya curah hujan ataupun kemarau yang lebih panjang membawa ancaman besar terhadap keberlanjutan sektor pertanian di Indonesia. Selain karena faktor alam, rapuhnya adaptasi iklim dalam pertanian Indonesia juga turut menjadi penyebabnya.
Setelah dilanda bencana hidrometeorologis di musim hujan seperti banjir dan tanah longsor, kali ini sejumlah wilayah Indonesia harus bersiap menghadapi ancaman selanjutnya berupa kekeringan akibat musim kemarau.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi, sebagian besar wilayah Indonesia di tahun ini akan mengalami musim kemarau lebih awal dan lebih panjang dari biasanya. Menurut BMKG, sebanyak 400 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 57,2 persen wilayah Indonesia akan mengalami musim kemarau yang lebih panjang di tahun ini.
Zona Musim (ZOM) merupakan daerah dengan pola hujan rata-rata yang berbeda antara periode musim kemarau dan periode musim hujan. Wilayah ZOM tidak selalu sama dengan luas daerah administrasi pemerintahan. Satu kabupaten/kota bisa saja terdiri dari beberapa ZOM ataupun sebaliknya satu ZOM dapat terdiri dari beberapa kabupaten/kota.
Selain itu, sebanyak 325 ZOM atau sekitar 46,5 persen wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau lebih awal atau maju dari biasanya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 114 ZOM atau 16,3 persen di antaranya akan mulai memasuki musim kemarau pada April mendatang. Wilayah tersebut meliputi Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), serta sebagian kecil Kalimantan dan Sulawesi.
Sementara itu, puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi akan terjadi pada Agustus 2026 yang mencakup 429 ZOM atau sekitar 61,4 persen wilayah. Hal ini sejalan dengan prediksi yang dikeluarkan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) yang mengumumkan peluang terjadinya El Nino pada periode Juni hingga Agustus 2026 sebesar 62 persen
Selain itu, analisis dari BMKG tersebut juga turut diperkuat oleh temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyebut sejumlah wilayah Indonesia akan menghadapi El Nino dengan variasi kuat atau El Nino “Godzilla”. Kondisi tersebut juga diperparah dengan munculnya fenomena Indian Ocean Dipole positif (IOD+).
Dilansir dari laman resmi NASA, IOD merupakan pola iklim yang memengaruhi Samudera Hindia. Selama fase positif, air hangat akan didorong ke bagian barat Samudra Hindia sedangkan air dingin akan di bawa ke permukaan di bagian timur Samudra Hindia. Akibatnya, curah hujan di Indonesia akan semakin rendah dan acapkali memicu kekeringan, terutama jika sertai dengan munculnya fenomena EL Nino.
Pola yang serupa pernah melanda wilayah Indonesia pada tahun 2023 silam. Ketika itu, pola tersebut mengakibatkan sejumlah wilayah seperti Jawa, Sumatera bagian selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua bagian selatan mengalami kekeringan yang relatif parah selama periode Juni-September 2023. (Zehri et al., 2025).
Di tahun ini, fenomena iklim serupa diprediksi akan kembali melanda Indonesia. Artinya, potensi terjadinya bencana musim kemarau seperti kekeringan beresiko kembali terulang. Hal ini tentu membutuhkan langkah adaptasi dan mitigasi yang lebih siap untuk menanggulanginya, terutama bagi sektor pertanian. Sebab, pertanian kerap menjadi sektor yang mengalami kerugian paling besar akibat bencana ini.
Berdasarkan laporan berjudul “Dampak Bencana terhadap Pertanian dan Ketahanan Pangan 2025” yang dirilis Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), dalam tiga dekade terakhir yakni pada kurun 1990-2023 kerugian akibat bencana terkait iklim, termasuk kekeringan, di seluruh dunia telah mencapai 2,9 triliun dolar AS. Artinya, secara rata-rata kerugian ekonomi pertanian akibat bencana tersebut mencapai 87 miliar dolar AS per tahun atau sekitar Rp 1.400 triliun.
Dalam konteks Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sejak tahun 2010, bencana kekeringan telah mengakibatkan sedikitnya 176.693 hektar lahan sawah mengalami kerusakan.
Jika diasumsikan bahwa luas sawah terdampak bencana tersebut mengakibatkan gagal panen, maka diestimasikan Indonesia kehilangan produksi padi hampir mencapai 1 juta ton. Perhitungan ini mengacu pada rata-rata tingkat produktivitas padi Indonesia yang sebesar 5,2 ton per hektar.
Sementara itu, berdasarkan Buletin Pemantauan Musiman Indonesia Periode Juli-September (Q3) 2023, akibat fenomena El nino dan IOD+, sebanyak 23.451 hektar lahan sawah terdampak kekeringan dan 6.964 hektar di antaranya terpaksa mengalami puso atau gagal panen.
Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat, produksi beras nasional turun lebih dari 0,44 juta ton, yakni dari 31,540 juta ton pada tahun 2022 menjadi 31.101 juta ton di tahun 2023. Akibat, pemerintah harus menambah jumlah impor beras sebanyak 1,5 juta ton guna memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.
Kerugian relatif besar yang dialami sektor pertanian akibat bencana iklim tersebut tidak terlepas karena sistem pertanian di Indonesia yang masih rapuh dalam beradaptasi dengan perubahan iklim. Pasalnya, sebagian besar pertanian Indonesia belum menerapkan konsep pertanian yang berkelanjutan dan cenderung masih menggunakan cara-cara lama.
Salah satunya tercermin dari tingginya ketergantungan pertanian Indonesia terhadap penggunaan pestisida atau pupuk kimia. Pada tahun 2021, FAO menempatkan Indonesia sebagai negara dengan pengguna pestisida terbesar ketiga di dunia. Jumlah penggunaan pestisida untuk pertanian di Indonesia mencapai 283.000 ton per tahun.
Selain itu, program pupuk subsidi yang digelontorkan pemerintah juga masih banyak tertuju pada produk pupuk kimia seperti Urea dan NPK.
Penggunaan pupuk kimia dalam kapasitas besar beresiko menciptakan “lingkaran setan” yang memicu pemanasan global sekaligus merusak ekosistem tanah. Sementara itu, pada kondisi lahan yang mengalami kekeringan ekstrem, residu pestisida menjadi lebih beracun, merusak akar, dan membunuh mikroorganisme tanah yang seharusnya membantu tanaman bertahan hidup. Akibatnya, tanaman menjadi lebih rentan terhadap perubahan lingkungan dan dalam jangka panjang hal ini akan berdampak pada penurunan kuantitas dan kualitas hasil panen.
Masalah lainnya yang juga turut memperburuk adaptasi iklim di Indonesia adalah sistem irigasi pertanian yang belum sepenuhnya memadai dan merata. Berdasarkan hasil audit teknis irigasi 2014 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dari luas daerah irigasi permukaan sekitar 7,145 juta hektar, di mana sekitar 46 persen di antaranya dalam kondisi rusak.
Selain itu, kondisi tersebut juga diperparah dengan belum optimalnya dukungan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) dan partisipasi petani pemakai air irigasi yang masih terbatas. Padahal, keberadaan irigasi sangat dibutuhkan bagi ketahanan pangan Indonesia, terutama dalam menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau.
Selanjutnya, sebagian besar petani juga belum dapat mengoptimalkan asetnya karena hanya menanam atau mengandalkan satu komoditas tertentu. Akibatnya, ketika komoditas tersebut mengalami gagal panen, kerugian total yang dialami para petani menjadi semakin besar.
Kemudian, kondisi ini juga diperparah dengan relatif minimnya dukungan pemerintah kepada para petani, terutama ketika mengalami kerugian akibat gagal panen. Sebagian besar petani belum mendapatkan perlindungan sosial seperti asuransi pertanian yang memadai. Selain itu, akses permodalan dan subsidi pertanian juga masih relatif sulit didapatkan oleh para petani.
Pada akhirnya, berbagai permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada tingkat produksi yang menurun, tetapi juga turut memengaruhi perekonomian melalui harga pangan yang melonjak. Inflasi yang terjadi pada harga pangan, terutama bahan pangan pokok akan langsung memengaruhi daya beli masyarakat dan beresiko menurunkan tingkat konsumsi rumah tangga.
Ketika konsumsi rumah tangga susut, pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat, lantaran variabel ini berkontribusi terbesar dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB).
Oleh karena itu, perlu adanya langkah konkret dan strategis yang dapat memitigasi dan memperkuat ketahanan pertanian Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman perubahan iklim.
Dalam jangka pendek penyebaran sistem informasi iklim dan cuaca kepada para petani harus semakin mudah diakses dan lebih masif diberikan. Tujuannya, agar para petani lebih siap dan bisa merencanakan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem.
Adapun dalam jangka menengah, pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan pompanisasi perlu lebih dioptimalkan guna mengantisipasi kelangkaan air ketika terjadi kekeringan. Di samping itu, pemerataan akses kepada para petani dalam mendapatkan manfaat pembangunan juga menjadi hal krusial yang harus segera diwujudkan.
Selain itu, perubahan metode produksi pertanian yang lebih tahan terhadap perubahan iklim juga bisa mulai diterapkan. Salah satunya seperti penerapan sistem pertanian terpadu yang lebih mengedepankan penggunaan pupuk organik dan mengadopsi ekonomi SDA dan lingkungan secara sirkular.
Terakhir, dalam jangka panjang, perlu mengalokasi investasi yang besar dalam pengembangan riset dan teknologi pertanian seperti menciptakan lebih banyak varietas benih yang tahan terhadap cuaca ekstrem dan serangan hama. Praktik pertanian organik juga perlu digalakkan untuk menguatkan ekosistem pertanian agar lebih berkelanjutan (LITBANG KOMPAS).
