Jakarta (ANTARA) - Kegundahan Presiden Prabowo Subianto tentang impor produk kopi dan cokelat oleh Indonesia patut dicermati dan dijadikan telaah penting untuk dunia perkebunan Indonesia.
Dalam diskusi membahas hilirisasi dan industrialisasi dengan beberapa jurnalis dan ekonom di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden mempertanyakan hal yang terasa sederhana, tetapi sesungguhnya sangat mendasar. Bahwa Indonesia memiliki kopi dan kakao terbaik, tetapi mengimpor produk-produk makanan berbasis kopi dan kakao.
Pertanyaan Presiden itu penting, bukan karena kita harus alergi pada produk asing, melainkan karena ia menyentuh inti persoalan pembangunan kita. Mengapa negeri yang kaya bahan baku, belum sepenuhnya menjadi tuan rumah dalam penciptaan nilai tambah? Mengapa keunggulan di kebun, belum sepenuhnya bertransformasi menjadi keunggulan di pabrik, di rak ritel, dan di benak konsumen?
Pada kasus industri kopi, misalnya, data perdagangan 2024 menunjukkan Indonesia tetap merupakan eksportir besar. Ekspor kopi mencapai sekitar 317 ribu ton, dengan nilai sekitar 1,638 miliar dollar AS (sekitar Rp26 triliun). Pada saat yang sama, impor kopi berada di kisaran 52 ribu ton, dengan nilai sekitar 186,7 juta dollar AS (sekitar Rp3 triliun). Angka ini penting ditegaskan karena menunjukkan surplus neraca dagang ekspor-impor kopi Indonesia.
Pada segmen yang lebih dekat dengan konsumen, gambarnya menjadi lebih menarik. Impor olahan kopi pada 2024 tercatat sekitar 200 juta dolar AS (sekitar Rp3,2 triliun), naik dari sekitar 120,4 juta dolar AS (sekitar Rp1,9 triliun) pada 2023. Sementara itu, ekspor olahan kopi Indonesia juga sudah cukup besar, yakni sekitar 647,8 juta dolar AS (sekitar Rp10,4 triliun) pada 2024. Artinya, hilirisasi kopi sebenarnya sudah berjalan. Masalahnya bukan tidak ada pengolahan, melainkan belum cukup dalam, belum cukup luas, dan belum cukup kuat dalam membangun dominasi merek.
Hal yang mirip terlihat pada kakao. Pada 2023, ekspor kakao Indonesia mencapai sekitar 339.989 ton dengan nilai 1,198 miliar dolar AS (sekitar Rp19,2 triliun), sedangkan impor sekitar 340.451 ton dengan nilai 979,6 juta dolar AS (sekitar Rp15,7 triliun). Dari sisi volume, neraca, nyaris berimbang, bahkan tipis negatif. Akan tetapi, data Januari–September 2024 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dimana nilai ekspor kakao sekitar 1,646 miliar dolar AS (sekitar Rp26,3 triliun), melampaui impor sekitar 979,6 juta dolar AS (sekitar Rp15,7 triliun), sehingga menghasilkan surplus nilai sekitar 667,2 juta dolar AS (sekitar Rp10,7 triliun).
Hl yang lebih penting lagi, struktur ekspor kakao kita sudah menunjukkan arah hilirisasi. Pada 2023, nilai ekspor kakao manufaktur mencapai sekitar 1,150 miliar dolar AS (sekitar Rp18,4 triliun), jauh lebih besar daripada ekspor kakao primer yang hanya sekitar 46,9 juta dolar AS (sekitar Rp750 miliar). Ini berarti Indonesia tidak lagi semata menjual biji, tetapi sudah banyak mengekspor produk olahan, seperti mentega kakao, lemak kakao, minyak kakao, dan bubuk kakao. Karena itu, kegundahan Presiden sesungguhnya bukan soal “mengapa kita impor”, melainkan “mengapa nilai merek dan kedekatan dengan konsumen masih banyak dinikmati pihak lain”. Di sinilah tantangan sesungguhnya berada.
Nilai tambah
Dalam rantai nilai kopi dan cokelat dunia, bagian terbesar dari keuntungan sering kali bukan berada pada bahan mentah, melainkan pada tahap hilir, dari pengolahan akhir, kemasan, distribusi, pemasaran, dan terutama merek. Kita bisa memiliki biji yang baik, tetapi bila cerita produknya, konsistensi mutunya, desain kemasannya, dan jejaring pasarnya dikuasai pihak lain, maka nilai tambah terbesar akan tetap mengalir ke luar.
Itulah sebabnya kehadiran merek global di pasar Indonesia tak boleh hanya dilihat sebagai soal perdagangan barang. Sesungguhnya kita sedang menyaksikan impor nilai merek. Konsumen membeli, bukan sekadar kopi atau cokelat, tetapi pengalaman yang stabil, rasa yang konsisten, kemasan yang meyakinkan, dan reputasi yang telah dibangun bertahun-tahun.
Persoalan ini makin jelas bila kita melihat kondisi hulu. Pada kopi, banyak kebun dikelola petani kecil dengan luasan sekitar 1-2 hektare. Praktik budi daya sering kali masih minim input, dan faktor cuaca sangat mempengaruhi hasil maupun mutu. Dalam situasi seperti itu, industri di hilir tentu membutuhkan “katup fleksibilitas” untuk menjaga pasokan. Tidak mengherankan bila lebih dari 63 persen total impor kopi Indonesia pada 2024 berasal dari Vietnam. Ini bisa dibaca sebagai keputusan industri untuk blending, untuk kebutuhan jenis tertentu, atau untuk menjaga kesinambungan suplai.
Pada kakao, masalah mutu pascapanen, bahkan lebih jelas lagi. Banyak petani menjual biji, tanpa fermentasi karena premi harga dianggap tidak cukup menarik, kebutuhan uang tunai bersifat mendesak, dan fasilitas fermentasi terbatas. Akibatnya, hanya sebagian kecil kakao ekspor Indonesia yang masuk kategori fine atau flavour cocoa. Padahal, untuk membangun merek premium, pasar tidak hanya membutuhkan bahan baku yang tersedia, tetapi bahan baku yang konsisten dan bisa ditelusuri kualitasnya.
Di sini konsep “pohon industri” menjadi relevan. Pohon industri tidak boleh dipahami hanya sebagai daftar turunan produk, apalagi sekadar daftar pabrik. Ia harus dibaca sebagai peta ekosistem. Dari akar di hulu, batang di industri pengolahan, sampai ranting dan buah di produk akhir dan merek, semuanya harus terhubung. Dengan cara pandang ini, hilirisasi bukan hanya memproduksi lebih banyak barang, tetapi menciptakan lebih banyak peluang kerja
Agar hilirisasi tidak berhenti sebagai slogan, pekerjaan harus berjalan serentak dari hulu sampai hilir. Di hulu, yang dibutuhkan adalah peremajaan kebun, benih unggul, penyuluhan berbasis data, akses pembiayaan, dan penguatan koperasi agar kualitas serta volume pasokan menjadi lebih stabil. Pada kakao, insentif fermentasi harus benar-benar terasa di tingkat petani. Tanpa itu, anjuran mutu akan selalu kalah oleh kebutuhan likuiditas jangka pendek.
Di lapis menengah, kita membutuhkan ekosistem industri yang sehat, logistik yang efisien, laboratorium uji mutu, energi yang terjangkau, mesin pengolahan yang bisa diakses dari skala UMKM sampai industri besar, serta pembiayaan yang tidak mematikan arus kas pelaku usaha. Jika lapisan ini rapuh, hilirisasi hanya akan menghasilkan beberapa pulau keberhasilan, bukan gerak bersama yang menyebar ke banyak daerah.
Optimisme kita sesungguhnya sangat beralasan. Angka-angka menunjukkan fondasi itu telah ada. Kopi Indonesia pada 2024 tetap mencatat surplus besar. Ekspor olahan kopi sudah mencapai ratusan juta dollar AS. Pada kakao, nilai ekspor Januari-September 2024 telah menghasilkan surplus yang meyakinkan. Lebih dari itu, struktur ekspor kakao 2023 memperlihatkan dominasi produk manufaktur, bukan bahan primer. Ini bukti bahwa hilirisasi bukan mimpi, melainkan proses yang sudah berlangsung dan tinggal diperdalam dan terus diperkuat.
*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian
Dalam diskusi membahas hilirisasi dan industrialisasi dengan beberapa jurnalis dan ekonom di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Presiden mempertanyakan hal yang terasa sederhana, tetapi sesungguhnya sangat mendasar. Bahwa Indonesia memiliki kopi dan kakao terbaik, tetapi mengimpor produk-produk makanan berbasis kopi dan kakao.
Pertanyaan Presiden itu penting, bukan karena kita harus alergi pada produk asing, melainkan karena ia menyentuh inti persoalan pembangunan kita. Mengapa negeri yang kaya bahan baku, belum sepenuhnya menjadi tuan rumah dalam penciptaan nilai tambah? Mengapa keunggulan di kebun, belum sepenuhnya bertransformasi menjadi keunggulan di pabrik, di rak ritel, dan di benak konsumen?
Pada kasus industri kopi, misalnya, data perdagangan 2024 menunjukkan Indonesia tetap merupakan eksportir besar. Ekspor kopi mencapai sekitar 317 ribu ton, dengan nilai sekitar 1,638 miliar dollar AS (sekitar Rp26 triliun). Pada saat yang sama, impor kopi berada di kisaran 52 ribu ton, dengan nilai sekitar 186,7 juta dollar AS (sekitar Rp3 triliun). Angka ini penting ditegaskan karena menunjukkan surplus neraca dagang ekspor-impor kopi Indonesia.
Pada segmen yang lebih dekat dengan konsumen, gambarnya menjadi lebih menarik. Impor olahan kopi pada 2024 tercatat sekitar 200 juta dolar AS (sekitar Rp3,2 triliun), naik dari sekitar 120,4 juta dolar AS (sekitar Rp1,9 triliun) pada 2023. Sementara itu, ekspor olahan kopi Indonesia juga sudah cukup besar, yakni sekitar 647,8 juta dolar AS (sekitar Rp10,4 triliun) pada 2024. Artinya, hilirisasi kopi sebenarnya sudah berjalan. Masalahnya bukan tidak ada pengolahan, melainkan belum cukup dalam, belum cukup luas, dan belum cukup kuat dalam membangun dominasi merek.
Hal yang mirip terlihat pada kakao. Pada 2023, ekspor kakao Indonesia mencapai sekitar 339.989 ton dengan nilai 1,198 miliar dolar AS (sekitar Rp19,2 triliun), sedangkan impor sekitar 340.451 ton dengan nilai 979,6 juta dolar AS (sekitar Rp15,7 triliun). Dari sisi volume, neraca, nyaris berimbang, bahkan tipis negatif. Akan tetapi, data Januari–September 2024 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dimana nilai ekspor kakao sekitar 1,646 miliar dolar AS (sekitar Rp26,3 triliun), melampaui impor sekitar 979,6 juta dolar AS (sekitar Rp15,7 triliun), sehingga menghasilkan surplus nilai sekitar 667,2 juta dolar AS (sekitar Rp10,7 triliun).
Hl yang lebih penting lagi, struktur ekspor kakao kita sudah menunjukkan arah hilirisasi. Pada 2023, nilai ekspor kakao manufaktur mencapai sekitar 1,150 miliar dolar AS (sekitar Rp18,4 triliun), jauh lebih besar daripada ekspor kakao primer yang hanya sekitar 46,9 juta dolar AS (sekitar Rp750 miliar). Ini berarti Indonesia tidak lagi semata menjual biji, tetapi sudah banyak mengekspor produk olahan, seperti mentega kakao, lemak kakao, minyak kakao, dan bubuk kakao. Karena itu, kegundahan Presiden sesungguhnya bukan soal “mengapa kita impor”, melainkan “mengapa nilai merek dan kedekatan dengan konsumen masih banyak dinikmati pihak lain”. Di sinilah tantangan sesungguhnya berada.
Nilai tambah
Dalam rantai nilai kopi dan cokelat dunia, bagian terbesar dari keuntungan sering kali bukan berada pada bahan mentah, melainkan pada tahap hilir, dari pengolahan akhir, kemasan, distribusi, pemasaran, dan terutama merek. Kita bisa memiliki biji yang baik, tetapi bila cerita produknya, konsistensi mutunya, desain kemasannya, dan jejaring pasarnya dikuasai pihak lain, maka nilai tambah terbesar akan tetap mengalir ke luar.
Itulah sebabnya kehadiran merek global di pasar Indonesia tak boleh hanya dilihat sebagai soal perdagangan barang. Sesungguhnya kita sedang menyaksikan impor nilai merek. Konsumen membeli, bukan sekadar kopi atau cokelat, tetapi pengalaman yang stabil, rasa yang konsisten, kemasan yang meyakinkan, dan reputasi yang telah dibangun bertahun-tahun.
Persoalan ini makin jelas bila kita melihat kondisi hulu. Pada kopi, banyak kebun dikelola petani kecil dengan luasan sekitar 1-2 hektare. Praktik budi daya sering kali masih minim input, dan faktor cuaca sangat mempengaruhi hasil maupun mutu. Dalam situasi seperti itu, industri di hilir tentu membutuhkan “katup fleksibilitas” untuk menjaga pasokan. Tidak mengherankan bila lebih dari 63 persen total impor kopi Indonesia pada 2024 berasal dari Vietnam. Ini bisa dibaca sebagai keputusan industri untuk blending, untuk kebutuhan jenis tertentu, atau untuk menjaga kesinambungan suplai.
Pada kakao, masalah mutu pascapanen, bahkan lebih jelas lagi. Banyak petani menjual biji, tanpa fermentasi karena premi harga dianggap tidak cukup menarik, kebutuhan uang tunai bersifat mendesak, dan fasilitas fermentasi terbatas. Akibatnya, hanya sebagian kecil kakao ekspor Indonesia yang masuk kategori fine atau flavour cocoa. Padahal, untuk membangun merek premium, pasar tidak hanya membutuhkan bahan baku yang tersedia, tetapi bahan baku yang konsisten dan bisa ditelusuri kualitasnya.
Di sini konsep “pohon industri” menjadi relevan. Pohon industri tidak boleh dipahami hanya sebagai daftar turunan produk, apalagi sekadar daftar pabrik. Ia harus dibaca sebagai peta ekosistem. Dari akar di hulu, batang di industri pengolahan, sampai ranting dan buah di produk akhir dan merek, semuanya harus terhubung. Dengan cara pandang ini, hilirisasi bukan hanya memproduksi lebih banyak barang, tetapi menciptakan lebih banyak peluang kerja
Agar hilirisasi tidak berhenti sebagai slogan, pekerjaan harus berjalan serentak dari hulu sampai hilir. Di hulu, yang dibutuhkan adalah peremajaan kebun, benih unggul, penyuluhan berbasis data, akses pembiayaan, dan penguatan koperasi agar kualitas serta volume pasokan menjadi lebih stabil. Pada kakao, insentif fermentasi harus benar-benar terasa di tingkat petani. Tanpa itu, anjuran mutu akan selalu kalah oleh kebutuhan likuiditas jangka pendek.
Di lapis menengah, kita membutuhkan ekosistem industri yang sehat, logistik yang efisien, laboratorium uji mutu, energi yang terjangkau, mesin pengolahan yang bisa diakses dari skala UMKM sampai industri besar, serta pembiayaan yang tidak mematikan arus kas pelaku usaha. Jika lapisan ini rapuh, hilirisasi hanya akan menghasilkan beberapa pulau keberhasilan, bukan gerak bersama yang menyebar ke banyak daerah.
Optimisme kita sesungguhnya sangat beralasan. Angka-angka menunjukkan fondasi itu telah ada. Kopi Indonesia pada 2024 tetap mencatat surplus besar. Ekspor olahan kopi sudah mencapai ratusan juta dollar AS. Pada kakao, nilai ekspor Januari-September 2024 telah menghasilkan surplus yang meyakinkan. Lebih dari itu, struktur ekspor kakao 2023 memperlihatkan dominasi produk manufaktur, bukan bahan primer. Ini bukti bahwa hilirisasi bukan mimpi, melainkan proses yang sudah berlangsung dan tinggal diperdalam dan terus diperkuat.
*) Kuntoro Boga Andri, Direktur Hilirisasi Hasil Perkebunan, Kementerian Pertanian
