Jakarta: Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) menyoroti pergantian Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Hal itu disorot, karena bukan bentuk akuntabilitas yang memadai.
Hal tersebut, terkait kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Sebab, langkah tersebut belum menjawab persoalan utama. Utamanya, terkait dugaan keterlibatan aktor lain dalam struktur yang lebih luas.
“Apalagi sebagai jawaban atas kejahatan serius yang diduga melibatkan operasi terorganisir suatu badan intelijen militer,” kata perwakilan TAUD sekaligus anggota KontraS Jane Rosaline, dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 Maret 2026.
Dalam pandangannya, struktur militer yang bersifat hierarkis membuat tanggung jawab tidak dapat dibebankan pada satu jabatan semata. Penelusuran terhadap rantai komando, dinilai menjadi hal krusial dalam mengungkap kasus secara utuh.
Baca Juga :
Penjelasan TNI Dinilai Belum Menyentuh Substansi Kasus Andrie YunusTanpa langkah tersebut, kata Jane, pergantian jabatan dinilai berpotensi menimbulkan kesan pertanggungjawaban yang parsial. Karena, tidak menyentuh aktor utama di balik peristiwa.
Pihaknya juga menegaskan bahwa pencopotan jabatan tidak dapat menggantikan proses hukum pidana. Sebab, hal itu seharusnya berjalan transparan dan akuntabel.
“Justru berpotensi menjadi mekanisme internal yang menutup ruang akuntabilitas dan memperkuat praktik impunitas,” kata Jane.
Ilustrasi air keras. Foto: Medcom.id
Karena itu, pihaknya mendorong agar penanganan perkara tetap dilakukan secara menyeluruh. Termasuk, menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak di level lebih tinggi.
Pengungkapan yang utuh, kata Jane, sangat penting. Karena, tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi memastikan praktik serupa tidak terulang di kemudian hari.
Kepala BAIS TNI Letjen Yudi Abrimantyo mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan oknum BAIS. Kepala Pusat Penerangan TNI Aulia Dwi Nasrullah menyatakan penyerahan jabatan telah dilakukan pada Rabu, 25 Maret 2026.
