Penulis: Harry Saktiono
TVRINews, Lamongan
Pemerintah Kabupaten Jawa Timur menyatakan kesiapan dalam mendukung strategi efisiensi energi nasional. Langkah ini diambil sebagai respon atas krisis energi global imbas konflik di Timur tengah.
Pemkab Lamongan juga tengah mempersiapkan skema kerja Work From Anywhere (WFA), namun demikian pelayanan publik dipastikan tetap berjalan normal dan optimal.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menegaskan bahwa semangat efisiensi harus menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari.
Terkait teknis pemberlakuan WFA bagi ASN, pihaknya masih menunggu instruksi resmi maupun surat edaran khusus dari pemerintah pusat
"Ke depan tentu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Banyak hal baru yang sebelumnya belum pernah kita temui. Untuk itu, semangat efisiensi dan hemat energi ini harus menjadi bagian dari pekerjaan kita sehari-hari," ujar Bupati Yes saat kegiatan Halal Bihalal di halaman Kantor Pemkab Lamongan, Rabu 25 Maret 2026.
Bupati menyebut masih menunggu instruksi resmi maupun surat edaran khusus dari pemerintah pusat. Meski demikian, bupati meminta seluruh jajarannya untuk mulai mengadopsi pola kerja yang lebih efisien.
Sementara itu, meski wacana WFA tengah digodok, Pemerintah akan terus merumuskan strategi efisiensi energi nasional yang menyasar berbagi sektor vital, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga layanan publik.
"Memang sampai hari ini belum ada keputusan atau surat khusus terkait WFA. Tetapi semangatnya adalah bagaimana kita bisa menghemat seluruh sumber daya yang ada, dan itu tetap bisa dilakukan dengan bekerja seperti biasa," jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk bersama-sama mengantisipasi potensi krisis energi melalui langkah penghematan yang terukur dan berkelanjutan.
Dengan penerapan prinsip efisiensi tersebut, diharapkan kinerja pemerintahan tetap optimal sekaligus mampu menjawab tantangan ke depan secara adaptif dan responsive.
Pada hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran, masyarakat tampak memadati gedung Mal Pelayanan Publik untuk mengurus berbagai keperluan administrasi.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lamongan, Dina Ariyani menyatakan apapun kebijakan yang diputuskan nantinya, standar pelayanan minimal kepada masyarakat tidak boleh menurun.
"Kenyamanan warga dalam mengakses perizinan dan administrasi tetap menjadi prioritas penting Pemkab Lamongan," kata Dina
Dengan adanya rencana kebijakan ini Pemerintah Kabupaten Lamongan berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas energi nasional.
Meski tantangan global terus membayangi, semangat efisiensi dan adaptasi melalui skema WFA diharapkan tidak menyurutkan produktivitas serta kualitas pelayanan publik bagi seluruh masyarakat.
Editor: Redaksi TVRINews
