MAKI Minta DPR Bentuk Panja Usut Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Begini Respons KPK

viva.co.id
12 jam lalu
Cover Berita

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons positif upaya yang dilakukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) dengan melayangkan permohonan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI untuk mengusut pengalihan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah pada momen lebaran 2026.

"Kami tentunya menyambut baik, dan berterima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal ini adalah MAKI," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 26 Maret 2026.

Baca Juga :
KPK Sempat Bahas Potensi Reaksi Publik Sebelum Yaqut Jadi Tahanan Rumah, Kenapa Dikabulkan?
MAKI Minta DPR Bentuk Panja Usut Pengalihan Penahanan Yaqut: Tidak Semudah Itu Ferguso

Menurut Asep, upaya yang dilakukan MAKI tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat kepada KPK, terutama dalam penyidikan kasus kuota haji. "Dengan dukungan dan perhatian tersebut, maka masyarakat akan ter-update (terinformasikan, red.) ya terkait dengan penanganan perkaranya dan langkah-langkah yang kami lakukan," ujarnya

Sebelumnya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melayangkan permohonan pembentukan panitia kerja Komisi III DPR RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut pengalihan tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2024. 

Koordinator MAKI Boyamin Saiman dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, mengatakan langkah koreksi lembaganya terhadap KPK terus berlanjut meskipun lembaga tersebut telah mengalihkan penahanan Yaqut Cholil kembali ke rutan. 

"Kalau istilah anak-anak, tidak semudah itu Ferguso," ujar Boyamin.

Menurut dia, meskipun Gus Yaqut telah dikembalikan ke rutan, namun peristiwa tersebut telah terjadi pengalihan tahanan rumah secara sembunyi-sembunyi dan berbagai penyimpangan lainnya sehingga tetap diperlukan Panja DPR guna memotret secara utuh atas dugaan penyimpangan sekaligus rekomendasi perbaikan. 

"Panja dibutuhkan, terutama untuk membongkar dugaan intervensi dari pihak luar KPK, sebagaimana juga telah dilontarkan oleh Prof. Mahfud MD dalam unggahan media sosialnya," katanya. 

Dia mengatakan MAKI telah melayangkan surat permohonan pembentukan panja Komisi III DPR RI tersebut Rabu siang. Selain itu, MAKI juga telah menyurati Dewan Pengawas KPK terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan pimpinan KPK dalam pengalihan tahanan Yaqut Cholil.

Yaqut dilaporkan tidak berada di Rutan KPK pada momen Idul Fitri 2026. Hal itu terungkap melalui Silvia Harefa, istri mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer usai mengunjungi suaminya di rutan KPK pada momen lebaran, 21 Maret 2026.

Baca Juga :
Jabatan Kabais Diserahkan, DPR Tegaskan TNI Ambil Langkah Penyelidikan Terbuka
KPK Ungkap 67,98% Pejabat Negara Sudah Lapor Harta Kekayaan
KPK Tegaskan Pengalihan Penahanan Eks Menag Yaqut Sesuai Prosedur

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Bahlil Klaim Stok Solar Aman Karena Indonesia Sudah Tidak Mengimpor Solar
• 23 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Borussia Dortmund akan semakin gencar cari pemain muda berbakat
• 16 jam laluantaranews.com
thumb
Pelatih Persib Sebut Keputusan John Herdman Pilih Beckham Putra Nugraha Sudah Benar, Layak Gabung Timnas Indonesia
• 22 jam lalutvonenews.com
thumb
Reuni BTS yang Ditunggu-Tunggu Akhirnya Terjadi, Penuh Tawa dan Nostalgia
• 22 jam lalutabloidbintang.com
thumb
Efisiensi Energi, Gedung DPR Berlakukan Pemadaman Lampu
• 5 jam lalumetrotvnews.com
Berhasil disimpan.