Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah negara di Asia meluncurkan sejumlah kebijakan darurat di tengah krisis energi akibat perang antara Amerika Serikat (AS)–Israel dan Iran. Ada yang menetapkan kondisi darurat energi hingga memberlakukan ganjil-genap maupun keringanan pajak bahan bakar minyak (BBM).
Krisis ini tidak lepas dari jalur logistik minyak yang terganggu di Selat Hormuz. Iran membatasi sejumlah negara yang dinilai terlibat dalam perang ini utamanya AS, Israel dan sekutunya. Akibatnya, belum lama ini beberapa negara di Asia pun meluncurkan respons darurat.
Contoh teranyar yakni Filipina. Negara sejawat Indonesia di Asia Tenggara itu menetapkan kondisi darurat nasional (national emergency). Keputusan ini diambil oleh Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. untuk merespons disrupsi pasokan bahan bakar minyak (BBM) serta sektor energi negara tersebut.
Keputusan itu berdasarkan Executive Order (EO) 110 yang ditandatangani, Selasa (24/3/2026). Eskalasi ketegangan di Timur Tengah dinyatakan sebagai faktor kunci yang mengancam produksi dan distribusi minyak. Akibatnya, Filipina sebagai net importir produk minyak terdampak.
Dalam instruksi presiden itu, Bongbong Marcos menekankan perlunya mendeklarasikan darurat energi nasional agar instansi pemerintahan melalui Departemen Energi dan lainnya menerapkan langkah-langkah mitigasi yang terkoordinasi.
"Sebagai net importir produk minyak bumi, Filipina tetap sangat bergantung terhadap sumber daya pasokan minyak dari luar dan karena itulah rentan terhadap disrupsi atas produksi dan transportasi minyak global, sehingga bisa memengaruhi ketersediaan dan pengiriman minyak tepat waktu yang diperlukan guna mempertahankan kebutuhan energi domestik," bunyi instruksi presiden itu, dilansir dari Philippine News Agency, Rabu (25/3/2026).
Baca Juga
- Krisis Energi, Separuh Minyak Mentah Dunia Didominasi Lima Negara Ini
- Skenario Terburuk Krisis Energi Imbas Perang AS-Iran
- Kadin Sebut WFH Bisa Efektif Hemat BBM saat Krisis Energi, Asalkan...
Langkah 'darurat' juga diambil oleh Korea Selatan. Dilansir dari Yonhap News Agency, Rabu (25/3/2026), Perdana Menteri Kim Min-seok mengumumkan bahwa pemerintah akan meluncurkan dua tim darurat ekonomi untuk menangani krisis di Timur Tengah.
Kim menjelaskan, pemerintah bakal membentuk situation room di Istana Kepresidenan Korea Selatan, atau Cheong Wa Dae. Sementara itu, dia akan memimpin langsung tim khusus terkait dengan penanganan dampak ekonomi dari perang yang diawali oleh serangan AS-Israel ke Iran itu.
"Ini adalah waktunya untuk meningkatkan sistem respons pemerintah berupa pencegahan dasar guna bersiap menghadapi situasi berkepanjangan, termasuk skenario terburuk," ujar Kim dilansir Yonhap News Agency, Rabu (25/3/2026).
Sejumlah negara lain di Asia yang merupakan importir minyak pun menerapkan berbagai macam cara untuk menghadapi situasi genting. Dilansir Myanmar International Television, Pelaksana Tugas Presiden Myanmar, yakni Kepala Komisi Keamanan dan Perdamaian Negara Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengumumkan pemerintahannya akan menerapkan kebijakan untuk mengurangi konsumsi BBM.
Pada rapat yang diselenggarakan Selasa (24/3/2026), Jenderal Min mengumumkan telah menerapkan sistem plat ganjil-genap untuk penggunaan kendaraan maupun pengisian bahan bakar. Sistem pengisian BBM di negara tersebut juga diwajibkan menggunakan kode QR.
Di sisi lain, pengurangan konsumsi BBM juga ditempuh melalui pemberlakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi instansi pemerintahan setiap Rabu.
Sementara itu, Kementerian Keuangan Vietnam sedang mengusulkan untuk memotong pajak perlindungan lingkungan BBM (kecuali ethanol) dari 2.000 Vietnam Dong ke 1.000 Vietnam Dong per liter. Sementara itu, pajak untuk BBM diesel juga dipangkas dari 1.000 Vietnam Dong ke 500 Vietnam Dong per liter.
Pengurangan pajak lingkungan juga menyasar bahan bakar pesawat yakni dari 1.500 Vietnam Dong ke 1.000 Vietnam Dong.
Dilansir dari situs pemberitaan pemerintah Vietnam, keringanan pajak itu akan efektif berlaku sampai dengan 30 Juni 2026 apabila disetujui oleh parlemen. Untuk diketahui, saat ini pajak lingkungan di negara tersebut mulai dari 6,7% dari harga BBM.
Adapun di Indonesia, pemerintah tengah menggodok kebijakan WFH sehari dalam sepekan guna menghemat BBM. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan bahwa kebijakan itu sudah dibahas dalam rapat koordinasi virtual lintas kementerian dan lembaga, Selasa (24/3/2026), yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Rapat tersebut membahas terkait rencana kebijakan penyesuaian kembali energi dan beberapa kebijakan ekonomi. Hal ini seiring dengan gejolak geopolitik perang di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel yang membuat harga minyak dunia melonjak.
"Kami sudah sepakat kemarin, rapat, itu dihadiri sejumlah menteri, Menko Ekonomi, Menko PMK. Ada sejumlah skenario, termasuk juga WFH satu hari per Minggu. Harinya pun disepakati," kata Tito di Gedung Bina Graha Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (25/2/2026).
Sebagaimana diketahui, harga minyak dunia melonjak usai jalur logistik Selat Hormuz menjadi target pembatasan oleh Iran usai serangan AS-Israel Februari 2026 lalu. Simultan dengan saling tembak misil antarnegara, Iran pun membatasi secara ketat salah satu jalur perdagangan dunia itu khususnya bagi AS, Israel dan sekutu-sekutunya.
Belum lama ini, Iran bahkan mengatakan bakal menutup total Selat Hormuz apabila AS nekat menyerang pembangkit listrik. Pihaknya juga mengatakan akan melancarkan serangan balasan terhadap infrastruktur energi dan air regional.
"Jika ancaman dari Amerika Serikat mengenai pembangkit listrik Iran dilakukan. Selat Hormuz akan ditutup sepenuhnya dan tidak akan dibuka kembali sampai pembangkit listrik kami yang hancur dibangun kembali," kata komando operasional militer Khatam Al-Anbiya dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh televisi pemerintah, dikutip pada Senin (23/3).
Di sisi lain, organisasi pakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO pun membentuk koalisi internasional yang melibatkan 22 negara untuk memastikan kembali terbukanya jalur pelayaran di Selat Hormuz.
Dilansir dari Fox News, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengungkapkan bahwa aliansi tersebut tengah mengoordinasikan upaya multilateral guna menjamin kebebasan navigasi di kawasan tersebut.
Rutte menjelaskan bahwa mayoritas anggota koalisi merupakan negara NATO. Namun, inisiatif ini juga melibatkan sejumlah mitra strategis seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.
Keterlibatan negara-negara tersebut mencerminkan besarnya kepentingan global terhadap kelancaran distribusi energi melalui Selat Hormuz, terutama bagi negara-negara pengimpor minyak utama di Asia.
Selat Hormuz merupakan jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Samudra Hindia. Sekitar 20% perdagangan minyak dunia melewati rute ini sehingga setiap gangguan langsung memicu volatilitas harga energi di pasar global.
