Pemerintah Jepang akan mengizinkan lebih banyak penggunaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara untuk meningkatkan keamanan pasokan dan mengatasi guncangan energi akibat perang AS-Israel terhadap Iran.
Dikutip dari Bloomberg, menurut dokumen dari rapat panel di Kementerian Perdagangan pada Jumat (27/3), Jepang akan mengizinkan fasilitas PLTU yang kurang efisien untuk ikut serta dalam lelang pasar kapasitas pada tahun fiskal yang dimulai pada April.
PLTU batu bara sebelumnya dilarang mengikuti lelang, di mana pembangkit listrik menjual pasokan, untuk mengatasi perubahan iklim.
Jepang bergabung dengan negara-negara lain yang telah mengubah haluan untuk lebih banyak menggunakan bahan bakar fosil paling kotor setelah perang. Penutupan Selat Hormuz dan penghentian operasi pabrik gas alam cair (LNG) terbesar di dunia di Qatar membuat negara-negara Asia yang sangat bergantung pada energi Timur Tengah menjadi rentan.
Selain itu, Korea Selatan juga mempertimbangkan penggunaan tenaga batu bara yang lebih fleksibel jika pengiriman LNG terganggu. Kenaikan harga gas yang pesat juga mendorong negara-negara Eropa untuk lebih bergantung pada bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik.
Menurut data yang dikumpulkan oleh BloombergNEF, batu bara menyumbang pangsa terbesar dalam pembangkit listrik Jepang pada 2024 dan dalam dua tahun sebelumnya. Proposal yang diajukan pada Jumat akan mengimbangi sekitar 500.000 ton penggunaan LNG.
Meningkatkan pembangkit listrik tenaga batu bara juga akan membantu melindungi Jepang dari ketidakpastian impor minyak, yang terkadang digunakan sebagai pembangkit listrik cadangan.
Jepang bergantung pada Timur Tengah untuk lebih dari 90 persen kebutuhan minyaknya, dengan sebagian besar dialokasikan untuk sektor transportasi dan industri. Menurut data dari Kementerian Perdagangan, sekitar 64 persen batu bara yang diimpor ke Jepang berasal dari Australia pada 2023.
Kementerian Perdagangan juga menyebutkan, meskipun Jepang memiliki keterpaparan terbatas terhadap Timur Tengah dalam hal LNG, pemerintah akan bekerja sama dengan sektor swasta untuk memantau persediaan bahan bakar tersebut secara berkala. Pemerintah mungkin akan turun tangan untuk membantu mengkoordinasikan pembagian LNG antar perusahaan utilitas jika diperlukan.
Usulan ini merupakan pergeseran sementara dari kebijakan awal yang berupaya membatasi penggunaan PLTU yang tidak efisien dan berpolusi. Jepang menguraikan dalam strategi energi nasional terbarunya tahun lalu bahwa akan terus secara bertahap mengurangi penggunaan aset pembangkit listrik tersebut.
Menurut data tahunan yang dikumpulkan Komisi Eropa, Jepang adalah salah satu dari hanya lima negara atau wilayah penghasil polusi utama yang berhasil mengurangi total emisi gas rumah kaca pada 2024 dengan penurunan sebesar 2,8 persen. Industri energi Jepang menurunkan emisi sebesar 8 persen antara tahun 2005 dan 2024 seiring dengan perluasan instalasi energi bersih.
Meskipun demikian, target nasional untuk memangkas emisi sebesar 60 persen pada tahun 2035 dari tingkat tahun 2013 dianggap terlalu lemah dan saat ini tidak cukup untuk memungkinkan Jepang mencapai nol emisi bersih pada tahun 2050, menurut BloombergNEF.
