Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mempercepat pembahasan implementasi kerja sama dagang Indonesia–Uni Eropa melalui Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA), dengan fokus pada solusi logistik ekspor di tengah eskalasi Timur Tengah.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pembahasan tersebut dilakukan dalam rangkaian agenda reformasi World Trade Organization (WTO) dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 di Yaoundé, Kamerun yang digelar pada 26–29 Maret 2026.
Budi juga telah meminta delegasi Indonesia untuk bertemu dengan tim Uni Eropa guna membahas implementasi kerja sama dagang di tengah kondisi global saat ini.
Adapun, salah satu isu utama yang dibahas adalah efisiensi logistik ekspor dan impor agar implementasi IEU—CEPA tidak terhambat oleh kondisi global, termasuk dampak konflik Timur Tengah.
“Kita akan mencari solusi logistik yang paling efisien ketika terjadi ekspor-impor ke negara EU. Jangan sampai nanti ketika implementasi EU-CEPA itu menjadi terhambat,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Menurut Budi, eskalasi konflik global justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing, khususnya dalam sektor logistik yang selama ini masih belum efisien.
Baca Juga
- Arus Balik Mudik 2026, Kemenhub Tegaskan Angkutan Logistik Masih Dibatasi
- Siaga Lebaran, Pelindo Multi Terminal Pastikan Arus Logistik dan Penumpang Lancar
- Pelindo Multi Terminal Siaga Lebaran 24 Jam, Antisipasi Lonjakan Logistik
Di sisi lain, Budi menyampaikan Kemendag juga telah berdiskusi dengan Dewan Pemakai Jasa Angkut Indonesia (Depalindo) untuk membenahi hambatan logistik, baik dari sisi regulasi maupun kebijakan.
Ke depan, Kemendag berharap eskalasi antara Amerika Serikat (AS)—Israel dan Iran dapat segera mereda agar tidak terus menekan aktivitas perdagangan internasional.
“Mudah-mudahan sih cepat selesai [perang]. Dan saya yakin cepat selesai ya, karena dampaknya kan ke semua. Kan sudah banyak negara juga saya pikir pengin selesai karena semua terimbas,” ujarnya.
Sebelumnya, Budi berharap reformasi WTO dapat memperkuat sistem perdagangan global tanpa menghilangkan prinsip dasar organisasi, khususnya dalam menjaga kepentingan negara berkembang.
“Indonesia juga akan terus mendorong agar sistem penyelesaian sengketa dapat segera dipulihkan demi kepastian hukum bagi seluruh anggota,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (25/3/2026).
Dalam forum tersebut, lanjut dia, Indonesia akan mengangkat sejumlah isu utama, mulai dari subsidi perikanan, pertanian, perdagangan berbasis elektronik (e-commerce), hingga isu non-violation and situation complaints (NVSC).
Budi menjelaskan seluruh agenda tersebut telah dikoordinasikan secara intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum multilateral.
Selain itu, Indonesia juga akan melanjutkan keterlibatan aktif dalam negosiasi ketentuan tambahan pada Agreement on Fisheries Subsidies (AFS), serta perundingan sektor pertanian yang menyoroti pentingnya ketahanan pangan, termasuk kebijakan cadangan pangan pemerintah. Hal ini seiring tantangan perubahan iklim yang berpotensi mengganggu produksi pangan global.
