Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, mengingatkan rencana kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan perlu dirancang secara hati-hati.
Ia menilai penempatan WFH yang berdekatan dengan akhir pekan berpotensi menimbulkan moral hazard.
“Jika WFH ditempatkan pada hari yang berdekatan dengan akhir pekan, khususnya Jumat, maka akan muncul moral hazard berupa kecenderungan menjadikannya sebagai long weekend," kata Romy, Jumat (27/3).
"Ini berpotensi meningkatkan mobilitas, bukan menurunkannya. Artinya, tujuan penghematan BBM bisa meleset," tambahnya.
Menurutnya, kondisi tersebut justru bisa meningkatkan mobilitas masyarakat dan berpotensi mengganggu tujuan penghematan bahan bakar minyak (BBM).
Soroti Kinerja BirokrasiRomy juga menilai kebijakan WFH dapat berdampak pada kinerja birokrasi jika tidak diatur dengan baik.
“Pengambilan keputusan bisa menjadi lebih lambat, koordinasi tidak seefektif tatap muka, dan sering terjadi fragmentasi komunikasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, berkurangnya interaksi langsung dapat memengaruhi soliditas tim, terutama dalam pelayanan publik.
“Negara tidak boleh memberikan layanan yang setengah hadir kepada masyarakat,” kata Romy.
Usul WFH di Tengah PekanRomy berpandangan, jika kebijakan tetap diterapkan, pemerintah sebaiknya memilih hari yang netral di pertengahan minggu.
Selain itu, sistem pengawasan kinerja perlu diperkuat dan kebijakan harus mempertimbangkan pengecualian bagi sektor pelayanan publik strategis.
“Kebijakan publik harus mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi dan kualitas,” ujarnya
