tvOnenews.com - Polemik terkait status pemain diaspora kembali mencuat di dunia sepak bola Indonesia dan Eropa.
Kali ini, isu tersebut dipicu oleh dugaan paspor ganda yang menyeret nama Dean James.
Dampaknya ternyata meluas hingga menyentuh pemain lain, termasuk Tim Geypens yang kini menjadi sorotan publik.
Kasus ini tidak hanya menjadi perbincangan di kalangan penggemar sepak bola, tetapi juga memicu perhatian serius dari klub, federasi, hingga otoritas sepak bola di Belanda.
Situasi ini menunjukkan betapa kompleksnya persoalan administratif bagi pemain diaspora yang memilih membela Timnas Indonesia.
Permasalahan ini bermula dari laporan yang diajukan oleh NAC Breda setelah kekalahan telak 0-6 dari Go Ahead Eagles.
Dalam laporan tersebut, NAC Breda mempertanyakan keabsahan status Dean James sebagai pemain yang tampil dalam pertandingan tersebut.
Dean James diketahui telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sejak 10 Maret 2025. Namun, keputusan ini membawa konsekuensi hukum yang tidak sederhana.
- Facebook - Go Ahead Eagles
Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda, sehingga secara otomatis status kewarganegaraan Belanda yang dimilikinya sebelumnya dianggap gugur.
Perubahan status ini membuat Dean James tidak lagi masuk kategori pemain Uni Eropa di kompetisi Belanda.
Sebagai pemain non-Uni Eropa, ia diwajibkan memiliki izin kerja agar dapat bermain secara legal.
Kasus ini kini tengah ditangani oleh KNVB sebagai otoritas sepak bola di Belanda.
Investigasi dilakukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran administratif dalam penggunaan pemain tersebut.
Jika terbukti ada ketidaksesuaian dokumen atau prosedur, bukan tidak mungkin akan ada konsekuensi bagi klub maupun pemain yang terlibat.
Hal ini membuat situasi semakin rumit, terutama bagi pemain muda yang sedang membangun karier.
Tak hanya Dean James, dampak dari polemik ini juga dirasakan oleh Tim Geypens yang saat ini bermain untuk FC Emmen.
Pemain muda berusia 20 tahun itu untuk sementara tidak dimainkan oleh klubnya.
- instagram Tim Geypens
Keputusan tersebut diambil sebagai langkah antisipasi sambil menunggu kejelasan status administratifnya.
