Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendukung usulan perlindungan sosial bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurutnya, langkah ini sejalan dengan amanat Pasal 34 UUD 1945.
Hal itu disampaikan Gus Ipul saat menerima kunjungan anggota DPR Reike Diah Pitaloka bersama Ketua Pokja Perawatan Kesehatan Khusus dan Rehabilitasi Ditjen Pemasyarakatan dr Hetty Widiastuti di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Jumat (27/3). Pertemuan tersebut membahas perlindungan sosial bagi WBP.
"Ini sesuai Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3/2027).
Gus Ipul menjelaskan, Kemensos menjalankan mandat tersebut melalui perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Bantuan yang diberikan mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, hingga PBI.
Ia menyebut terdapat 12 kelompok rentan atau Pemerlu ATENSI Sosial (PAS) yang menjadi sasaran bantuan, seperti fakir miskin, anak terlantar, penyandang disabilitas, lansia terlantar, korban bencana, hingga bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan.
Saat ini, dari total 275.513 warga binaan, sebanyak 112.882 orang telah terdaftar sebagai penerima PBI. Kemensos akan berkoordinasi dengan BPS untuk verifikasi data dan pengecekan desil ekonomi para WBP.
Selain PBI, Kemensos juga membuka peluang pemberian bantuan sosial lain bagi WBP yang memenuhi kriteria.
"Jadi siapapun yang masuk kriteria bisa mendapatkan bansos sebagai perlindungan. Sifatnya bantuan sosial itu sementara, supaya mereka bisa bangkit menjadi keluarga yang mandiri. Jadi bansos itu sebenarnya hanya sementara," ujarnya.
Setelah perlindungan, Kemensos akan melanjutkan dengan rehabilitasi sosial sesuai kebutuhan masing-masing melalui layanan residensial di sentra milik Kemensos di berbagai daerah.
"Nah, dalam rangka rehabilitasi sosial ini, pemerintah memiliki layanan residensial lewat sentra-sentra yang kita punya, itu layanan residensial," sambungnya.
Sementara bagi penerima bantuan yang sehat dan berada di usia produktif, akan diarahkan ke program pemberdayaan sosial, seperti bantuan usaha, pelatihan, hingga akses pasar.
"Di pemberdayaan itu ada bantuan-bantuan usaha, bantuan pelatihan, bantuan penciptaan pasar, bantuan-bantuan yang sebenarnya lebih banyak," katanya.
Gus Ipul menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan bersama lintas lembaga agar program bantuan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
"Data kita harus sama. Data yang dipegang Bu Rieke sama yang kita pegang juga harus sama," jelasnya.
Ia memastikan Kemensos siap menindaklanjuti rencana perlindungan sosial bagi WBP.
"Insya Allah informasi ini akan kita tidaklanjuti untuk memberikan perlindungan bagi warga binaan," tuturnya.
Sementara itu, Rieke menilai jaminan sosial merupakan hak WBP sekaligus kewajiban negara untuk memenuhinya. Ia mendorong kolaborasi lintas pihak untuk merealisasikan hal tersebut.
"Kita berjanji dari Ditjen Pemasyarakatan bersama dengan Kemensos, insya Allah collab (kolaborasi) bersama Imipas (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan) berjuang untuk hadirnya jaminan sosial, khususnya BPJS Penerima Bantuan Iuran bagi warga binaan di seluruh Indonesia," ungkap Rieke.
(akd/ega)
