Majalengka: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka, Jawa Barat akan menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Senin. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat.
Bupati Majalengka Eman Suherman menyampaikan penerapan WFH menjadi salah satu langkah penyesuaian pemerintah daerah, guna mendukung efisiensi penggunaan energi.
“Hal ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap situasi global yang berdampak pada sektor energi, sehingga diperlukan upaya efisiensi, termasuk dalam pola kerja ASN,” kata Eman, dilansir dari Antara, Jumat, 27 Maret 2026.
Baca Juga :
11 Desa di Majalengka Terdampak Bencana Akibat Hujan Lebat
Menurut dia, skema kerja dari rumah diharapkan dapat mengurangi mobilitas pegawai sekaligus menekan konsumsi energi di lingkungan pemerintahan. Meski demikian, Eman menegaskan kebijakan tersebut tidak berarti pegawai mendapatkan hari libur tambahan, melainkan tetap menjalankan tugas dari rumah sesuai arahan pimpinan masing-masing.
“Pegawai tetap bekerja dari rumah dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing,” ujarnya.
Ia menjelaskan setiap kepala perangkat daerah akan mengatur mekanisme kerja pegawai, agar pelaksanaan tugas tetap berjalan efektif. Selain itu, pemerintah daerah memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Ilustrasi work from home. (Pexels)
Eman meminta seluruh perangkat daerah menjaga agar unit layanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tetap beroperasi secara normal. “Pengaturan sistem kerja akan dilakukan secara fleksibel agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ungkapnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir terhadap kebijakan tersebut. Sebab, langkah tersebut bersifat antisipatif.
Pihaknya akan melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan kebijakan tersebut tetap efektif. Evaluasi ini diperlukan demi menjaga kinerja ASN sekaligus mempertahankan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Ini bukan karena kondisi darurat di daerah. Kebijakan ini lebih kepada upaya efisiensi dan penyesuaian terhadap perkembangan situasi global,” jelasnya.
