Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeklaim APBN masih berfungsi optimal sebagai peredam kejut kenaikan harga minyak dunia.
Pernyataan tersebut disampaikan di sela acara pelantikan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan yang baru pada Jumat (27/3/2026).
Pemerintah meyakini instrumen fiskal nasional mampu menyerap dampak fluktuasi komoditas global akibat ketegangan geopolitik saat ini.
Selain itu, Purbaya memastikan harga BBM dalam negeri tetap stabil dan belum memerlukan penyesuaian seperti negara tetangga.
“Kami sudah hitung sampai US$100 per barel aman semua,” ujar Purbaya dalam keterangannya di Gedung Kemenkeu, Jakarta.
Kepastian tersebut juga telah disampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi terbaru.
Otoritas fiskal terus mencermati pergerakan harga minyak dunia yang sempat menembus level psikologis di atas US$100.
Di samping itu, pemerintah tetap mengedepankan pendekatan kebijakan yang terukur dalam menghadapi dinamika pasar energi global.
Lonjakan harga minyak saat ini dipicu oleh eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Terlebih lagi, gangguan logistik di Selat Hormuz menjadi faktor utama yang menghambat distribusi energi ke berbagai belahan dunia.
Beberapa negara di kawasan Asia mulai menerapkan langkah darurat guna merespons krisis pasokan minyak mentah tersebut. Misalnya, Filipina telah menyatakan status darurat energi, sementara Korea Selatan membentuk tim ekonomi khusus untuk mitigasi risiko.
Menkeu Purbaya turut memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Namun, ia menilai kontribusi nyata para birokrat fiskal tersebut selama ini masih kurang mendapatkan penghargaan yang layak.
Sekretaris Jenderal Kemenkeu yang baru, Robert Leonard Marbun, kini mengemban tugas khusus untuk memperbaiki pola komunikasi publik. Langkah ini diambil agar masyarakat lebih memahami berbagai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Baca Juga: Rupiah Tembus ke Rp16.904 Didukung Stabilitas BBM dan APBN
Pemerintah berkomitmen untuk tidak mengeluarkan angka-angka kebijakan yang tidak memiliki landasan perhitungan teknis yang kuat. Dengan demikian, kepercayaan pasar terhadap pengelolaan keuangan negara diharapkan tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
Efisiensi belanja negara juga akan terus ditingkatkan agar ruang fiskal tetap tersedia untuk melindungi daya beli masyarakat luas. Transformasi strategi subsidi energi menjadi fokus utama pemerintah guna mengantisipasi skenario terburuk jika harga minyak terus melambung.
