Pantau - Filipina memastikan KTT ke-48 ASEAN tetap akan digelar di Cebu pada 8--9 Mei 2026 meski terdampak konflik di Timur Tengah yang memicu tekanan ekonomi dan kenaikan harga minyak.
Keputusan Tetap Digelar dengan Format SederhanaPresiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menyampaikan keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan para pemimpin negara Asia Tenggara terkait kemungkinan penundaan.
Ia mengatakan, "Kami telah menanyakan mitra kami di 10 negara anggota ASEAN lainnya, dan pertanyaannya sangat sederhana: Apakah anda -- karena semuanya sibuk dengan krisis minyak, karena perang di Timur Tengah -- menghendaki penundaan KTT ASEAN," ungkapnya.
Presiden menambahkan bahwa hasil konsultasi menunjukkan kesepakatan untuk tetap melanjutkan pertemuan tingkat tinggi tersebut.
"Mufakat yang tercapai adalah bahwa saat ini kita harus mengoordinasikan usaha bersama. Jadi, inilah yang akan kita lakukan, kita akan lanjutkan penyelenggaraan KTT ASEAN," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan KTT akan dilakukan dengan format yang sangat sederhana sebagai bentuk penyesuaian terhadap situasi global.
Fokus Bahas Minyak, Pangan, dan Pekerja MigranPresiden menyatakan KTT ke-48 ASEAN akan difokuskan pada tiga isu utama yakni pasokan minyak, ketahanan pangan, dan tenaga kerja migran.
"Kita akan membahas soal tiga isu utama ini -- tentang pasokan minyak dan produk minyak, tentang pasokan pangan dan harga pangan, dan tentang pekerja migran," jelasnya.
Menurutnya, pertemuan ini menjadi penting untuk menentukan langkah strategis ASEAN ke depan sekaligus memperkuat kerja sama antarnegara anggota di tengah krisis global.
Sementara itu, KTT ke-49 ASEAN yang direncanakan berlangsung di Kota Pasay pada 10--12 November 2026 masih akan dilanjutkan secara tentatif dan dinilai penting karena akan dihadiri para pemimpin dunia.
Sebagai ketua ASEAN tahun 2026, Filipina dijadwalkan menyelenggarakan hingga 650 pertemuan tingkat menteri dan pejabat senior sepanjang tahun.
Sebelumnya, pimpinan Senat Filipina sempat mengusulkan penundaan KTT ASEAN akibat tekanan ekonomi dari konflik di Timur Tengah dan lonjakan harga minyak.
Jika ditunda, pemerintah diperkirakan dapat menghemat lebih dari 17 miliar peso atau sekitar Rp4,7 triliun yang diusulkan untuk dialihkan guna mengurangi dampak ekonomi krisis tersebut.
