jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (27/3) tentang alih status paruh waktu terus dikawal, Menkeu Purbaya sudah punya rencana memindahkan pegawai DJA, hingga Prabowo bertekad memberikan hunian layak. Simak selengkapnya!
1. Alih Status PPPK Paruh Waktu Harus Berdasarkan Database BKN, Faisol: Kawal!
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: TPG Guru PAI Belum Juga Cair, ASN Bakal WFH, Ada Transisi Apa?
Alih status PPPK paruh waktu ke pegawai pemerintah dengan perjajian kerja (P3K atau PPPK) harus berdasarkan database BKN.
Jangan sampai yang non-database Badan Kepegawaian Negara (BKN) menjadi prioritas pertama. Untuk mengawal hal tersebut Aliansi R2 R3 Indonesia berencana bertemu Komisi II DPR RI.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Pemerintah Dikritik Keras, Usulan Kebutuhan CPNS 2026 dan PPPK Harus Diperpanjang
"Kami akan beraudiensi dengan Komisi 2. Rencananya diagendakan bulan depan setelah mendapat konfirmasi dari Sekretariat Komisi DPR RI," kata Ketua umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika kepada JPNN, Jumat (27/3/2026).
Baca Selengkapnya di Bawah:
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Pemerintah Batalkan Wacana Sekolah Daring, Ada Perubahan Apa?
Alih Status PPPK Paruh Waktu Harus Berdasarkan Database BKN, Faisol: Kawal!
2. Menkeu Purbaya Berencana Pindahkan 300 Pegawai DJA ke DJP
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap rencana memindahkan 200 hingga 300 pegawai Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) ke Ditjen Pajak.
Langkah ini diambil seiring kebutuhan tambahan sumber daya manusia (SDM) di DJP, sementara di sisi lain DJA memiliki kelebihan pegawai.
Purbaya menambahkan bahwa kebijakan mutasi itu merupakan upaya meningkatkan efisiensi, khususnya dalam proses pemenuhan kebutuhan pegawai di lingkungan perpajakan.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Menkeu Purbaya Berencana Pindahkan 300 Pegawai DJA ke DJP
3. Menko Airlangga Pastikan Kebijakan WFH Ditetapkan Akhir Maret Ini
Pemerintah memastikan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) akan ditetapkan pada Maret ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menyelesaikan regulasi tersebut dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Menko Airlangga Pastikan Kebijakan WFH Ditetapkan Akhir Maret Ini
4. Datangi Bantaran Kereta di Kawasan Senen, Prabowo: Tekad Saya Sediakan Hunian Layak
Presiden Prabowo Subianto meninjau kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (26/3) sore.
Didampingi sejumlah ajudan, Prabowo menyusuri permukiman warga yang berdiri di dekat bantaran rel kereta api.
"Pada sore hari ini, saya menyusuri pemukiman di bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat," tulis unggahan di akun @prabowo di Instagram.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Datangi Bantaran Kereta di Kawasan Senen, Prabowo: Tekad Saya Sediakan Hunian Layak
5. Indonesia Siapkan Draft Element Paper Untuk Perbaiki Tata Kelola Royalti Digital Global
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menyelenggarakan diskusi penyusunan draft Element Paper atas proposal Indonesia mengenai instrumen internasional yang mengikat secara hukum dalam tata kelola royalti hak cipta di lingkungan digital.
Kegiatan ini melibatkan Kementerian Luar Negeri dan para ahli dari South Center, sebuah organisasi yang melakukan riset mengenai berbagai kebijakan pemerintah internasional.
Diskusi ini bertujuan merumuskan elemen substantif yang akan menjadi dasar proposal Indonesia di forum internasional, sekaligus menjawab tantangan global seperti transparansi, akuntabilitas, dan distribusi royalti lintas negara.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Indonesia Siapkan Draft Element Paper Untuk Perbaiki Tata Kelola Royalti Digital Global
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Berita Terpopuler: Pecah Rekor, Yaqut Terima Kado, Prabowo Geleng Kepala
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
