Jakarta, VIVA – Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. resmi menetapkan status darurat energi nasional selama satu tahun. Kebijakan ini diambil menyusul dampak perang di Timur Tengah yang mengancam stabilitas pasokan energi negara tersebut.
Pemerintah Filipina menyebut konflik di kawasan di Timteng telah memicu risiko serius terhadap ketersediaan energi domestik. Dalam pernyataan resminya, pemerintah menegaskan kondisi ini sebagai ancaman mendesak.
“Status darurat energi nasional dengan ini dinyatakan seiring konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, serta ancaman nyata terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi negara,” demikian isi perintah Presiden Filipina dalam keterangan tertulisnya dikutip dari The Guardian, Sabtu, 28 Maret 2026.
Perintah Filipina juga memberi wewenang kepada Departemen Energi untuk mengambil tindakan tegas bagia pihak-pihak nakal yang melakukan penimbunan maupun mengambil keuntungan yang tidak wajar dari menjual bahan bakar minyak (BBM).
- x.com/@sprinterpress
Data pemerintah per 20 Maret menunjukkan cadangan bahan bakar Filipina hanya cukup untuk sekitar 45 hari ke depan. Untuk mengantisipasi krisis energi, pemerintah tengah mengupayakan tambahan pasokan sekitar 1 juta barel minyak guna memperkuat cadangan energi nasional.
Duta Besar Filipina untuk AS, Jose Manuel Romualdez, mengatakan pihaknya tengah mengajukan permohonan pengecualian kepada mengimpor negara-negara pengimpor minyak yang terkena sanksi Amerika Serikat (AS). Langkah ini untuk memastikan pasokan bahan bakar nasional tersedia.
Pemerintah juga memberikan kewenangan lebih luas kepada Departemen Energi untuk mengambil tindakan langsung terhadap praktik penimbunan atau spekulasi harga bahan bakar, serta mempercepat pengamanan kontrak pasokan energi.
“Deklarasi ini akan memungkinkan pemerintah (melalui Departemen Energi) dan lembaga terkait mengambil langkah responsif dan terkoordinasi dalam menghadapi risiko gangguan pasokan energi global dan dampaknya terhadap ekonomi domestik,” lanjut pernyataan tersebut.
Di sektor domestik, pemerintah mulai menyalurkan bantuan sebesar 5.000 peso kepada pengemudi ojek dan pekerja transportasi umum guna meredam dampak kenaikan harga BBM. Selain itu, layanan bus gratis juga disediakan bagi pelajar dan pekerja di sejumlah kota.
Sebagai informasi, penetapan status darurat energi karena Filipina merupakan salah satu negara yag sangat bergantung pada impor bahan bakar. Sekitar 60 persen kebutuhan listrik negara tersebut masih berasal dari batu bara.
