Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak membeberkan berbagai pengaruh dari konflik bersenjata yang tengah berkecamuk antara Iran dan Israel-Amerika Serikat terhadap roda perekonomian wilayah kerjanya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur baru-baru ini menerapkan sistem Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Rabu dengan alasan efisiensi energi serta respons atas volatilitas Bahan Bakar Minyak (BBM) imbas perang yang terjadi di Timur Tengah.
Konflik yang terjadi di Jazirah Arab hingga pembatasan Selat Hormuz berdampak besar dalam membuat harga minyak dunia melambung.
Emil mengakui dampaknya turut dirasakan hingga dalam negeri, termasuk perekonomian Jawa Timur, karena jalur logistik yang terganggu.
"UMKM mulai mengeluhkan kenaikan harga plastik, BBM. Pemerintah pusat berusaha menahan gejolak harga tetapi tentu kita harus juga antisipatif," kata Emil Dardak di Gedung Negara Grahadi, dikutip Jumat (27/3/2026).
Dia mengungkapkan berdasar hasil simulasi yang dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia, hingga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dampaknya terhadap Jawa Timur tidak separah daerah lain.
Baca Juga
- Indosat Catat Peningkatan Trafik Data di Jatim hingga 28,5% pada Lebaran 2026
- Pendapatan Premi Asuransi di Malang Raya Capai Rp1,8 Triliun pada 2025
- Transaksi Saham di Wilker OJK Malang Tembus Rp6,187 Triliun pada Desember 2025
Politikus Partai Demokrat ini mengacu pada persentase pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, nilai ekspor tumbuh sekitar 16% dan impor merosot sebesar 2,7%. Pada tahun 2025, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur tercatat mencapai Rp3.403,17 triliun.
"Artinya memang tidak dominan, tapi tidak kecil juga, lebih dari 10%. Jadi kita harus hati-hati bisa sampai mendekati 20% ekspor. Maka perlambatan perdagangan global pasti ada pengaruhnya terhadap Jawa Timur," tegasnya.
Walau tidak terdampak signifikan, Emil enggan jajarannya berleha-leha. Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah menginstruksikan seluruh kepala daerah di Jawa Timur untuk melakukan berbagai langkah antisipasi apabila inflasi, penimbunan, dan panic buying terhadap bahan pangan maupun BBM terjadi dalam waktu dekat.
"Para bupati, wali kota harus bersiap-siap. Termasuk misalnya kalau ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ingin memanfaatkan gejolak BBM, atau gejolak harga pangan, tindakan menimbun, panic buying. Ini kan yang harus 'ngedem' supaya masyarakat tidak termakan isu," urainya.
Selain itu, Emil mengatakan pihaknya telah menjalin koordinasi intensif dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur serta Hiswana Migas. Dia menyebut stok BBM masih stabil dan tidak ada pengurangan terhadap LPG.
"Stabil artinya kalau masyarakat pola konsumsinya normal, selama ini tidak ada kelangkaan kecuali pada saat ada perubahan sistem dulu, jadi harus ada penjelasan standarnya," bebernya.
"Mengalir tiap hari stok ini. Tapi tidak ada gangguan sampai hari ini terhadap kontinuitas stok tadi. Kalau itu Jawa Timur tergolong tidak sesignifikan daerah lain, angkanya masih 0,0 sekian," lanjutnya.
Emil juga menyoroti angka inflasi Februari 2026 yang tercatat mencapai 4,64%. Menurutnya, angka tersebut dipengaruhi oleh perubahan kebijakan subsidi pada periode pembanding tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, ia menekankan catatan itu harus menjadi alarm kewaspadaan.
"Tapi ini menjadi alarm, kita harus betul-betul cermat, jangan sampai inflasinya tidak terkendali," tutupnya.
