Sekretariat Jenderal DPR RI mulai menerapkan sejumlah langkah efisiensi anggaran sebagai respons atas krisis BBM global yang berpotensi membebani APBN. Salah satu opsi yang dikaji ialah penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap Jumat untuk menekan konsumsi energi.
“Kalau hari Jumat kita terapkan WFH, maka bus jemputan tidak perlu beroperasi. Ini tentu menjadi potensi efisiensi yang cukup besar,” kata Sekjen DPR, Indra Iskandar, kepada wartawan, Jumat (27/3).
Sebelumnya, Indra menyebut DPR akan mengambil sejumlah langkah untuk hemat energi. Indra mengatakan kebijakan efisiensi mencakup penghematan BBM untuk pejabat eselon I hingga III, pengaturan listrik gedung, serta pengetatan perjalanan dinas.
“Langkah ini merupakan bagian dari kesadaran bersama untuk mengelola anggaran negara secara lebih efisien di tengah dinamika ekonomi global,” ujar Indra.
Ia menjelaskan pembahasan efisiensi sudah dilakukan sebelum Idul Fitri dan mulai diimplementasikan setelahnya. Salah satu langkah awal adalah pengaturan penggunaan listrik di kompleks DPR.
Indra mengatakan, DPR akan mematikan listrik gedung DPR apabila tidak ada acara pada malam hari. Termasuk mematikan listrik ruang rapat bila sedang tidak dipakai.
“Mulai hari ini (Jumat) kita lakukan pengaturan yang lebih ketat. Jadi bukan sekadar pemadaman, tapi pengaturan waktu penggunaan listrik agar lebih efisien,” jelasnya.
Selain penghematan listrik, Setjen DPR juga menargetkan efisiensi penggunaan BBM kendaraan dinas. Kebijakan ini diperkirakan dapat menghemat sekitar Rp 1,5 miliar dalam satu tahun melalui pembatasan kendaraan operasional dan optimalisasi sistem pengendalian BBM berbasis RFID.
Selain itu, Setjen DPR memperketat pengeluaran kegiatan rapat dengan tidak lagi menyediakan jamuan untuk pertemuan singkat. Sementara perjalanan dinas akan dibatasi secara selektif, terutama yang tidak memiliki urgensi tinggi.
“Untuk kegiatan yang memiliki urgensi tinggi seperti pembahasan RUU atau uji publik yang membutuhkan kehadiran langsung, tetap kita fasilitasi. Namun yang bisa dilakukan secara daring, akan kita dorong untuk dilaksanakan secara virtual,” jelasnya.
Meski demikian, Indra memastikan langkah efisiensi tidak akan mengganggu pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPR.
“Kami pastikan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada pelayanan kepada Dewan. Dukungan terhadap kinerja kedewanan tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Ia juga menekankan dinamika rapat DPR tetap menjadi perhatian utama.
“Rapat-rapat Dewan menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga waktunya sangat dinamis dan tidak bisa dibatasi. Itu tetap menjadi perhatian utama kami,” pungkas Indra.
