Kasus kekerasan anak di Jawa Barat dan kekerasan gender di lingkungan kampus pada awal 2026 kembali mengguncang kesadaran sekaligus nurani masyarakat luas. Rumah dan kampus yang seharusnya menjadi ruang aman dalam sistem perlindungan anak serta perlindungan korban kekerasan gender justru berubah menjadi ruang rawan kekerasan.
Rentetan peristiwa ini menyingkap krisis deteksi dini kekerasan serta rendahnya literasi informasi perlindungan korban di tingkat keluarga, sekolah, dan institusi pendidikan tinggi. Respons publik memang cepat—media sosial dipenuhi kemarahan dan tuntutan keadilan—tetapi perhatian kerap berhenti pada viralitas kasus. Sementara itu, persoalan mendasar seperti lemahnya deteksi dini kekerasan anak, terbatasnya literasi informasi kekerasan gender, dan rapuhnya sistem perlindungan korban kekerasan masih jarang dibahas secara serius.
Di satu sisi, tewasnya seorang anak berusia tujuh tahun di Karawang akibat penganiayaan sistematis oleh ibu tirinya pada Februari 2026 menelanjangi kegagalan deteksi dini kekerasan anak di tingkat akar rumput. Kekerasan berlangsung berbulan-bulan di ruang privat yang kedap informasi dan luput dari pengawasan sosial di sekitarnya. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap tanda-tanda awal kekerasan memperlihatkan lemahnya literasi informasi keluarga dalam mengenali risiko kekerasan domestik.
Di sisi lain, dunia akademik diguncang oleh terbongkarnya skandal pelecehan seksual sistematis di sebuah universitas besar di Bandung pada Januari 2026. Belasan mahasiswi dilaporkan terperangkap dalam manipulasi relasi kuasa, di mana ancaman akademik digunakan sebagai alat pembungkam—sebuah pola yang kerap muncul dalam kasus kekerasan gender di institusi pendidikan.
Kedua kasus ini—meski terjadi di ranah yang berbeda—memperlihatkan pola yang serupa: adanya kesenjangan informasi dan lemahnya akses terhadap mekanisme perlindungan. Di Karawang, lingkungan sekitar gagal mengintervensi karena ketiadaan saluran pelaporan yang aman dan dipercaya, serta rendahnya literasi mengenai prosedur pelaporan kekerasan anak.
Di Bandung, korban memilih bungkam karena keterbatasan literasi mengenai hak hukum dan jaminan perlindungan identitas korban kekerasan gender. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan kanal pengaduan saja tidak cukup apabila informasi tentang perlindungan belum benar-benar menjangkau mereka yang paling rentan.
Kekerasan gender dan anak sejatinya tidak berdiri sebagai peristiwa individual semata. Dua hal tersebut erat berkaitan dengan relasi kuasa dalam keluarga, ketimpangan sosial, dan lemahnya mekanisme pencegahan berbasis komunitas.
Negara sebenarnya telah memiliki perangkat regulasi, unit layanan terpadu, dan kanal pengaduan berbasis digital. Namun, keberadaan perangkat hukum tidak otomatis menjamin akses yang merata terhadap perlindungan. Banyak korban tidak mengetahui prosedur pelaporan, tidak memahami hak hukumnya, atau tidak percaya bahwa laporan mereka akan ditindaklanjuti secara serius.
Dalam konteks ini, persoalan kekerasan bukan hanya kegagalan penegakan hukum, melainkan juga kegagalan manajemen informasi publik. Informasi perlindungan tersedia, tetapi distribusi dan keterjangkauannya belum optimal.
Data terbaru hingga awal 2026 menunjukkan situasi kekerasan anak dan gender yang masih mengkhawatirkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tercatat 11.850 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Januari hingga Juni 2025, dengan jumlah korban mencapai sekitar 12.000 orang.
Mayoritas kasus terjadi di ranah domestik, dengan rumah tangga tetap menjadi lokasi paling rentan bagi terjadinya kekerasan anak maupun kekerasan berbasis gender. Anak dan remaja perempuan tercatat sebagai kelompok paling rentan dalam berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Tren ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pelaporan semakin terbuka, upaya deteksi dini kekerasan anak dan gender di tingkat keluarga dan komunitas masih belum berjalan secara optimal.
Sementara itu, laporan tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat 2.031 kasus pelanggaran hak anak sepanjang 2025, dengan jumlah korban mencapai 2.063 anak, meningkat sekitar 2–3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Lingkungan keluarga masih mendominasi pengaduan masyarakat, disusul oleh lingkungan pendidikan yang juga menunjukkan kerentanan terhadap berbagai bentuk kekerasan.
Dalam sejumlah pernyataan resminya, komisioner KPAI menekankan pentingnya penguatan sistem deteksi dini berbasis sekolah dan desa, termasuk peningkatan literasi informasi perlindungan anak di tingkat masyarakat, agar sistem perlindungan tidak hanya bersifat reaktif setelah kasus terjadi.
Rangkaian angka tersebut menegaskan bahwa meskipun perangkat regulasi dan kanal pengaduan terus dikembangkan, sistem perlindungan korban kekerasan anak dan gender di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam menekan kekerasan berulang secara berkelanjutan.
Persoalan lemahnya deteksi dini kekerasan anak dan gender dapat dipahami lebih mendalam melalui konsep perilaku pencarian informasi (information behavior) yang dikembangkan oleh Thomas D. Wilson. Dalam perspektif ilmu informasi, Wilson menjelaskan bahwa perilaku seseorang dalam mencari informasi tidak semata ditentukan oleh kebutuhan informasi, tetapi juga oleh konteks sosial, hambatan psikologis, dan tingkat akses terhadap sumber informasi yang tersedia.
Dengan kata lain, kegagalan memperoleh informasi sering kali bukan disebabkan oleh ketiadaan informasi, melainkan oleh keterbatasan kemampuan individu untuk mengakses dan memanfaatkannya dalam situasi tertentu. Dalam konteks kekerasan anak dan kekerasan gender, korban umumnya berada dalam kondisi psikologis yang kompleks—ditandai oleh rasa takut, tekanan emosional, dan ketergantungan ekonomi kepada pelaku—yang secara langsung menghambat inisiatif untuk mencari informasi bantuan atau melaporkan kekerasan yang dialami.
Selain hambatan psikologis dan sosial, fenomena ini juga berkaitan dengan adanya asimetri informasi, yakni situasi ketika satu pihak memiliki kontrol yang lebih besar terhadap akses dan distribusi informasi dibanding pihak lain. Dalam banyak kasus kekerasan domestik, pelaku tidak hanya mengontrol relasi kuasa secara fisik atau ekonomi, tetapi juga membatasi akses komunikasi korban terhadap dunia luar, termasuk terhadap sumber informasi perlindungan dan layanan bantuan.
Pada saat yang sama, korban sering tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jalur pelaporan, mekanisme perlindungan hukum, maupun hak-hak yang sebenarnya melekat pada dirinya sebagai korban. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan anak dan gender tidak hanya berkaitan dengan relasi kekuasaan, tetapi juga dengan ketimpangan akses informasi yang secara sistematis memperlemah kemampuan korban untuk keluar dari situasi kekerasan.
Dalam kerangka ini, kegagalan deteksi dini bukan sekadar persoalan teknis kelembagaan, melainkan juga konsekuensi dari kegagalan sistemik dalam memastikan distribusi informasi perlindungan yang merata dan dapat diakses oleh kelompok paling rentan.
Menyoal juga mengenai perlindungan, aksesibilitas layanan dan aduan adalah satu dari banyak faktor kunci. Dalam hal ini, akses bukan hanya berarti ketersediaan portal atau nomor hotline, melainkan juga keterjangkauan, keterpahaman, dan keberlanjutan pendampingan. Sistem informasi perlindungan yang efektif harus mampu menjangkau korban melalui jaringan terdekat, seperti sekolah, perpustakaan daerah, puskesmas, dan perangkat desa.
Di sinilah pentingnya literasi informasi komunitas sebagai fondasi deteksi dini kekerasan. Jika informasi hanya tersimpan dalam laman resmi pemerintah tanpa strategi distribusi yang inklusif, ia menjadi arsip administratif, bukan instrumen penyelamatan. Dalam kerangka manajemen informasi, kegagalan distribusi sama seriusnya dengan ketiadaan regulasi.
Masalah lainnya adalah rendahnya literasi informasi di tingkat komunitas. Banyak keluarga belum memahami tanda-tanda awal kekerasan anak maupun kekerasan gender, serta prosedur intervensi yang tepat ketika risiko mulai terlihat.
Ketika kasus terungkap, respons lebih banyak bersifat emosional dibanding preventif. Di sinilah negara perlu membangun sistem informasi perlindungan yang tidak hanya reaktif setelah kasus viral, tetapi proaktif melalui edukasi berkelanjutan. Integrasi data lintas lembaga, pelatihan aparatur desa, dan penguatan peran perpustakaan sebagai pusat literasi komunitas dapat menjadi bagian dari strategi penguatan deteksi dini.
Pada akhirnya, lonjakan kekerasan anak dan gender pada awal tahun 2026 adalah sinyal bahwa sistem informasi publik tentang perlindungan belum bekerja secara optimal. Regulasi ada, lembaga tersedia, dan kanal pelaporan disiapkan. Namun tanpa distribusi informasi yang merata, tanpa pengurangan hambatan akses, dan tanpa pendampingan berbasis komunitas, korban tetap berada dalam posisi rentan.
Negara harus memastikan bahwa informasi perlindungan tidak hanya diproduksi, tetapi juga benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Perlindungan yang efektif dimulai dari sistem informasi yang inklusif, mudah diakses, dan dipercaya masyarakat. Tanpa itu, kekerasan akan terus berulang dalam siklus yang sama dan ruang aman yang kita harapkan tetap menjadi ilusi.
